Proliferasi Kabinet Prabowo

​Pada awal 2014, mayoritas rakyat Indonesia antusias menyambut tampilnya Jokowi yang bukan berasal dari lingkungan elite politik. Apalagi ia tampil secara lugu, sederhana, dan relatif dekat dengan rakyat melalui kegemarannya blusukan serta berbicara langsung dengan masyarakat.

Namun, di pengujung pemerintahannya, kritik dari berbagai kalangan sangat gencar karena Jokowi seolah-olah menjadi orang yang asing, tidak seperti yang selama ini kita kenal. Dimulai dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis, perumusan Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat tergesa-gesa, hingga manipulasi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan keluarganya. 

​Berbeda dengan Jokowi, yang ketika memulai jabatan sebagai presiden relatif belum dikenal karakter individualnya karena bukan berasal dari kalangan elite politik, Prabowo sudah dikenal luas karakter kepemimpinannya. Selain karena sudah menjadi bagian dari pusaran politik sebagai menantu Presiden Soeharto dan pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Prabowo sudah tiga kali mengikuti kontestasi pilpres. 

Dengan demikian, justru karena karakter kepemimpinannya sudah dikenal dan masalah yang dihadapi Indonesia akan sangat berat serta kompleks, tidak akan ada masa "bulan madu" bagi Prabowo. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, kabinet yang dibentuk harus segera menunjukkan perubahan yang mengarah pada solusi untuk berbagai persoalan yang tengah kita hadapi.

Proliferasi Kabinet

Jumlah kementerian dan lembaga di pemerintahan Prabowo memang bukan yang terbanyak dalam sejarah Indonesia. Pada era Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno, Kabinet Dwikora II pernah punya 132 menteri. Profil kabinet yang paling kecil adalah Kabinet Soesanto pada era Demokrasi Parlementer yang hanya berisi sepuluh menteri. 

Namun penambahan (proliferasi) jumlah kementerian dan lembaga hingga lebih dari 50 ini hingga sekarang masih menjadi salah satu topik yang hangat dibahas para ahli serta pengamat politik. Meski begitu, hingga saat ini, pengkajian mengenai dampak proliferasi kabinet terhadap kinerja pemerintahan memang belum banyak, terutama yang disertai data akurat. 

​Analisis komprehensif mengenai jumlah kementerian dan lembaga dalam literatur internasional juga masih relatif sedikit. Dari yang sedikit tersebut, buku The Government Industrial Complex karya Paul C. Light (2018) menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan dalam struktur kabinet bukanlah banyaknya kementerian atau unit, melainkan besarnya ongkos yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai penambahan personel birokrasi publik. Dengan kecenderungan pemerintah mengambil jalan mudah merekrut pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, ongkos yang dikeluarkan juga akan bertambah besar. 

​Lembaga Administrasi Negara pada 2014 membuat studi mengenai jumlah kementerian dan lembaga yang ideal dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pengkajian itu antara lain menyimpulkan jumlah kementerian dan lembaga yang ideal adalah 22 hingga 27. Dengan demikian, jumlah kementerian dan lembaga yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebanyak 34 pun sebenarnya sudah terlalu gemuk. Namun, sekali lagi, ketentuan mengenai jumlah kementerian dan lembaga belum didasarkan pada analisis komprehensif dan mendalam mengenai konsekuensinya terhadap anggaran negara.

Jika berpedoman pada penyusunan birokrasi klasik ala Weberian, proliferasi struktur pemerintahan sebetulnya sudah kerap terjadi di tingkat eselon I atau jabatan pimpinan tinggi. Pedoman umum tentang rentang kendali (span of control) menyatakan bahwa seorang pemimpin hanya mampu mengawasi bawahan secara efektif maksimal sebanyak lima unit. Tapi, seperti kita lihat dalam dua dasawarsa terakhir, proliferasi satuan di bawah kementerian atau lembaga terus terjadi. Ada kementerian yang bahkan sudah memiliki 12 unit eselon I. 

​Masalah yang pasti muncul dengan struktur kabinet yang gemuk adalah koordinasi kebijakan. Dengan arsitektur kementerian dan lembaga yang begitu banyak, presiden harus benar-benar bisa menjaga konvergensi kebijakan untuk mencapai target-target pembangunan lima tahun mendatang. 

Kemungkinan tumpang-tindihnya fungsi di antara lembaga itu akan sangat besar. Toh, di masa pemerintahan Jokowi, keberadaan jumlah wakil menteri lebih dari satu di suatu kementerian menunjukkan adanya tumpang-tindih dan duplikasi fungsi. Kondisi serupa bisa terjadi makin banyak di pemerintahan Prabowo. 

​Pembentukan kementerian dan lembaga baru juga punya implikasi terhadap kegiatan operasional dalam jangka pendek. Kementerian baru tentunya membutuhkan kantor baru, anggaran operasional baru, serta rekrutmen staf untuk mendukung tugas pokok kementerian tersebut. Konsolidasi internal inilah yang akan menyita perhatian para pejabat setidaknya dalam beberapa bulan pertama.

Harapan publik bahwa pemerintahan baru segera menciptakan perubahan dalam 100 hari pertama akan sulit terwujud karena kementerian dan lembaga baru akan lebih disibukkan dengan urusan internal. Namun, supaya tidak terlalu apriori terhadap pemerintahan yang baru, kita patut memberi kesempatan bagi siapa pun yang dipercaya Presiden Prabowo untuk bekerja secara maksimal.