Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Donald Trump ingin negerinya terus menggali atau mengebor energi fosil.
Global Carbon Project menaksir emisi karbon pada 2024 naik menjadi 41,6 miliar ton.
Pilihan kembali ke energi fosil dan upaya mengeksploitasinya tak hanya berdampak pada langit Amerika Serikat.
BEGINILAH salah satu cara Donald Trump mendorong dan mengantarkan negerinya, Amerika Serikat, ke zaman yang dia klaim sebagai zaman keemasan. "We will drill, baby, drill," kata Trump setelah dilantik menjadi presiden ke-47 negeri adidaya itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perkataan yang berarti "kami akan mengebor (minyak dan gas bumi)" itu sebetulnya dilontarkan Trump sejak masa kampanye pemilihan presiden AS tahun lalu. Perkataan ini bernuansa hasutan untuk tetap menggunakan energi fosil yang kotor. Trump ingin negerinya terus menggali atau mengebor energi fosil yang tersimpan di perut bumi Negeri Abang Sam. Hal ini bakal menjauhkan negara yang tergabung dalam Perjanjian Paris makin susah berpisah dengan energi fosil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Masih dalam pidatonya, Trump yakin cara itu akan membuat AS kembali menjadi negara kaya. "Dan 'emas cair' di bawah kaki kitalah yang akan membantu melakukannya," ujar Trump. Untuk menjadi rakus dan mengeksploitasi minyak bumi, Trump tidak perlu berilusi. Sebab, pada 2022 saja, cadangan terbukti minyak mentah dan kondensat AS meningkat 9 persen: terdongkrak dari 44,4 miliar barel menjadi 48 miliar barel (data EIA). Jumlah itu mencapai sepertujuh cadangan Venezuela. Dengan produksi minyak mencapai 13 juta barel per hari, cukup alasan bagi Amerika di bawah Trump untuk "berjualan minyak".
Sekarang hasutan Trump itu menjadi "Jalan Amerika". Jadi planet yang telah merana karena penggunaan energi fosil yang masif ini harus bersiap dengan kedatangan tornado energi kotor yang lebih besar. Saya menyebutnya tornado karena daya rusak kebijakan presiden asal Partai Republik itu mungkin saja melebihi tornado betulan, yang merupakan ekspresi cuaca ekstrem dan krisis iklim.
Global Carbon Project menaksir emisi karbon pada 2024 mencapai 41,6 miliar ton. Angka itu disumbang oleh AS yang sejauh ini menjadi kontributor emisi karbon terbesar nomor dua setelah Cina. Dengan memuntahkan emisi karbon sebesar 4,85 miliar ton (2022), AS jelas memikul dosa bersama atas suhu planet yang kian panas ini. Setahun kemudian (2023), merujuk pada World Resources Institute, kue dosa emisi karbon Amerika melejit menjadi 6 miliar ton.
Sungguh hal itu menjadi kontradiksi ketika Trump dalam pidatonya setelah dilantik sebagai presiden mengomentari kebakaran terburuk di Los Angeles. "Kebakaran melanda rumah-rumah, tapi kita tidak bisa membiarkan ini terjadi." Dengan mengambil jalan kembali pada energi fosil, bagaimana Trump bisa mengatakan tidak dapat membiarkan peristiwa semacam kebakaran di Los Angeles terjadi? Bukankah itu justru pembiaran dan ketidakpedulian pada krisis iklim yang mengoyak planet ini?
Energi kotor merupakan "bahan bakar" krisis iklim, tapi yang diserukan dan bakal digeber oleh Trump adalah energi fosil yang ia sebut demi ketahanan energi Amerika Serikat. Langkah berikutnya, yakni keputusan AS di bawah Trump keluar dari Perjanjian Paris 2015, pengumuman penting bahwa Amerika sedang mencabik bumi. Lalu apakah bukan hal konyol ketika Trump menyebut "bagi warga negara Amerika, tanggal 20 Januari 2025 adalah hari pembebasan"? Apakah ini bukan hal sebaliknya: awal "kiamat" bagi Amerika dan planet ini?
Pilihan kembali ke energi fosil dan upaya mengeksploitasinya tak hanya berdampak pada langit Amerika. Emisi karbon yang dimuntahkan juga berimbas pada suhu, cuaca, dan iklim di negara-negara miskin dari Amerika Tengah, Afrika, Asia, hingga Pasifik. Hal ini tidak adil karena alasan berlapis-lapis. Yang pertama, negara-negara miskin bukanlah aktor utama dan pokok yang mengeruk energi fosil sejak revolusi industri, tapi menanggung akibat secara tanggung renteng. Mereka tidak berbuat, tapi ketiban dampak krisis iklim yang menerjang bumi.
Yang kedua, negara-negara miskin serta berkembang yang kecewa terhadap hasil Konferensi Tingkat Tinggi Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan, mungkin saja berbalik arah dalam kampanye dan aksi iklim. Amerika dituding sebagai bagian dari "kolaborasi negatif" atas tidak tercapainya pendanaan mitigasi krisis iklim sebesar US$ 1 triliun per tahun hingga 2035. Dana yang disepakati cuma US$ 300 miliar per tahun.
Bukan hal ganjil jika negara-negara miskin berpikir mengapa mereka tak memanfaatkan saja potensi energi fosil yang dimiliki untuk mengejar kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Logika ekonomi ini absah. Toh, negara-negara kaya (maju) mencederai komitmen dalam langkah bersama menyelamatkan planet. Tapi, sebaiknya, negara-negara yang terikat Perjanjian Paris tidak meniru langkah Trump itu.
Keputusan Trump keluar dari Perjanjian Paris 2015 berlaku efektif satu tahun kemudian. Pada 2017, ia juga mengambil keputusan konyol itu. Tapi penggantinya pada 2020, Joe Biden, mengoreksi keputusan Trump pada 2021. Biden bahkan menetapkan target lumayan ambisius: memangkas emisi karbon hingga 66 persen pada 2035. Ini jalan menuju net zero emission atau nol emisi karbon pada 2050. Tapi target-target itu buyar akibat rencana energi kotor Trump, dan kita tak bisa lagi berharap AS dapat memimpin dunia mengatasi krisis iklim.
Di saat seperti ini, saya merindukan Bill Gates. Dia tak berada di belakang Trump seperti Elon Musk pada pilpres AS 2024. Pendiri Microsoft itu menyokong Kamala Harris, kader yang satu biduk dengan Biden. Gates termasuk barisan orang yang sadar bahwa dunia perlu segera mencapai nol emisi. Karena itu, tak bisa tidak berpindah ke energi terbarukan merupakan keniscayaan, kemestian, keharusan, dan kewajiban.
Sikap etis Gate tergambar dalam bukunya How to Avoid a Climate Disaster. Dalam buku ini, Gates terang-terangan menyebutkan negara kaya dan maju harus menyediakan dana riset terbesar untuk menemukan teknologi terbaru dan cespleng dalam mengembangkan energi terbarukan. Artinya, mereka harus memimpin perlombaan riset energi terbarukan.
Tapi kita dapat berharap apa kepada tokoh yang tak mengakui sains, bahkan menafikan konsensus ilmuwan menyangkut krisis iklim? Saya masygul dan cemas karena di selatan Amerika terbit pandangan serupa. Presiden Argentina Javier Milei, misalnya, tidak percaya bahwa krisis iklim merupakan dampak industrialisasi dan tindakan manusia. Bagi dia, perubahan iklim, atau sebagian orang menyebutnya krisis iklim, adalah sebuah fenomena cuaca biasa (Kompas.id, 15 November 2024). Pandangan ini dapat menggerogoti dan merusak langkah-langkah pro-iklim yang mencapai puncak di Paris, Prancis, hampir satu dekade lalu.
Dalam buku Why Nations Fail, Daron Acemoğlu dan James A. Robinson membahas Buenos Aires, ibu kota Argentina. Pada 1534, satu misi pemukim Spanyol yang dipimpin Pedro de Mendoza membangun kota kecil di lokasi yang merupakan cikal-bakal Buenos Aires—secara harfiah berarti "udara yang nyaman". Pada masa itu, kota ini memiliki iklim sedang yang ideal untuk tempat tinggal bangsa Eropa.
Jika Argentina membebek Trump dan suhu bumi melonjak lebih tinggi dari 1,5 derajat Celsius dibanding pada masa pra-revolusi industri seperti yang tercatat pada 2024 (Tempo.co, 15 Januari 2025), saya tidak yakin Buenos Aires masih akan menjadi kota dengan udara yang nyaman. Jika suhu global meloncat ke titik yang lebih tinggi (2 derajat Celsius), mungkin Acemoğlu, yang meraih Hadiah Nobel Ekonomi 2024, mesti mencatat pemerintah Argentina sebagai salah satu pihak yang turut andil membuat bumi yang telah panas ini kian panas.
Di atas segalanya, "Trump effect" wajib diwaspadai karena mungkin saja ditiru dan menjadi justifikasi negara atau korporasi tertentu yang selama ini memang tak sepenuh hati melakukan langkah konkret menyangkut krisis iklim. Bagaimanapun, Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang ucapan, sikap, dan tindakannya mempengaruhi dunia. Dan celaka beratnya, Trump menyebut perubahan iklim sebagai hoaks atau berita bohong, bahkan tipuan.
Sikap antisains ini tentu saja tak boleh dibiarkan. Sangat wajar negara-negara di dunia menolak bergabung dengan keputusan Trump yang bakal kian menyakiti bumi itu. Tanpa Amerika, mungkin aksi iklim global bakal terkena dampak. Tapi, minus Amerika, negara-negara di dunia tetap harus menjaga harapan. Kerja-kerja mitigasi dan melancarkan aksi iklim merupakan panggilan sejarah kepada bangsa manusia agar tidak punah. Ini demi keselamatan spesies manusia.
Konkretnya, untuk melawan Trump, bisa saja negara-negara di dunia, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, menaikkan target pemangkasan emisi karbon (nationally determined contribution/NDC) secara lebih ambisius. Sebab, bagi warga bumi, bukan "America first" yang pokok dan penting, melainkan "planet first". ●
Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo