Kota Nusantara

WALAU telah disahkan sebagai nama ibu kota negara yang baru, kata nusantara, setakat kini, masih jadi sorotan orang ramai. Dalam kolomnya, “IKN, Nusantara, dan Nusantaria” (Tempo, 9-15 Januari 2023), Fariz Alnizar melihat ketaktaatasasan dalam kepanjangan singkatan IKN pada dokumen resmi: “Ibu Kota Negara” (dalam undang-undang tentang Ibu Kota Negara) dan “Ibu Kota Nusantara” (dalam aneka produk peraturan presiden). Selain itu, nusantara sebagai nama ibu kota bisa mereduksi “makna besar” kata tersebut, yakni sebutan bagi segenap wilayah Kepulauan Indonesia.

Senada itu, Edi Subroto, guru besar linguistik, dalam surat pembaca kepada Redaksi Kompas (17 Juni 2022) menengarai ada ketaksaan (ambiguity) dalam penyebutan “Ibu Kota Nusantara” yang ia kutip dari koran tersebut. Apakah nusantara itu mengacu pada nama negara ataukah nama ibu kota negara? Redaksi Kompas langsung menjawabnya bahwa “penyebutan IKN Nusantara menunjuk pada ibu kota negara yang bernama Nusantara, bukan negara Nusantara”. Tanyaan serupa di atas memang bisa dianalogikan dengan, misalnya, “apa nama ibu kota Malaysia”―di sini posisi dan fungsi kata “Malaysia” setara dengan “Nusantara”.

Yang juga belum jelas, atau belum tegas, dari lalu lintas perbincangan tentang ibu kota baru selama ini ialah informasi tentang nama kota yang berfungsi sebagai ibu kota negara yang baru itu. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan, “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi... dst.” Jadi sebutan “IKN Nusantara” dalam hal ini merujuk pada pusat pemerintahan lokal, mungkin seperti municipal(ity) dalam terminologi Inggris; bukan nama kota (city) kecuali jika dianggap identik.

Jika begitu, apakah bakal muncul kota baru bernama “Nusantara” yang berkedudukan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara―seperti halnya kota bernama “Jakarta” yang kini merupakan ibu kota negara Indonesia dan berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kelak, adakah kantor pemerintah, misal, beralamat Jalan Hutan Lindung 10, Nusantara. Bila benar begitu, apakah sebutan tunggal kota―tanpa kata lain yang mendahului ataupun mengikutinya―itu tidak akan menimbulkan kerancuan dengan “entitas” lain yang juga berlabel nusantara.

Tanyaan tersebut terasa relevan karena kata nusantara telah berkembang sebagai “teks terbuka” yang ramah kepada siapa pun yang ingin memetiknya untuk berbagai penamaan. Yang paling esensial bagi negeri ini tentunya Wawasan Nusantara, lahir dari Deklarasi Djuanda (1957) yang mengkonsepsikan keutuhan dan integritas wilayah negara Indonesia seperti terlihat hingga sekarang. Lebih masif, nusantara diadopsi sebagai penjenamaan berbagai entitas tadi―dari warung nasi tegal, gedung parlemen, hingga satelit komunikasi luar angkasa, dan banyak lagi.