Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Seruan peringatan darurat memang perlu karena DPR kita punya sejarah meresmikan banyak aturan kontroversial secara cepat.
Protes politik kali ini berbeda dengan dua protes politik terbesar pada era pemerintahan Presiden Jokowi, yakni penolakan UU Cipta Kerja dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
Semua elemen masyarakat juga mesti sadar bahwa setiap saat bisa terjadi propaganda untuk memecah dukungan.
PERJUANGAN mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, yang di media sosial ditandai dengan tagar #KawalPutusanMK, bukan hanya soal turun ke jalan untuk berdemonstrasi, tapi juga soal melawan propaganda elite.
Pada Rabu, 21 Agustus 2024, suara warganet sebetulnya langsung terkonsolidasi mengkritik upaya Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengakali putusan MK mengenai ambang batas partai politik dan batas usia pencalonan kepala daerah melalui rencana pengesahan revisi UU Pilkada. Warganet kemudian membagikan lambang burung garuda berwarna biru di media sosial beserta tulisan “peringatan darurat” untuk menunjukkan urgensi persoalan ini.
Dialektika Digital merupakan kolaborasi Tempo bersama KONDISI (Kelompok Kerja Disinformasi di Indonesia). KONDISI beranggotakan para akademikus, praktisi, dan jurnalis yang mendalami dan mengkaji fenomena disinformasi di Indonesia. Dialektika Digital terbit setiap pekan.
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
Foto 
