Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara mengungkap kerentanan signifikan dalam hal perlindungan data dan keamanan siber di Indonesia.
Dalam menghadapi ancaman siber yang kian meningkat, langkah pertama yang vital dilakukan adalah perencanaan respons insiden.
Kesiapan dan perencanaan matang menjadi kunci bagi organisasi dalam mengantisipasi serangan siber yang mungkin terjadi kapan saja.
SAAT ini Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan melindungi data pribadi warganya. Serangan siber yang terus meningkat tidak hanya mengungkap kelemahan dalam infrastruktur digital nasional, tapi juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk strategi keamanan siber yang lebih efektif dan bertanggung jawab.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kejadian serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengungkap kerentanan signifikan dalam hal perlindungan data dan keamanan siber di Indonesia. Serangan itu, kita tahu, merembet ke mana-mana. Data Badan Intelijen Strategis ikut diretas dan data pada Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis milik Kepolisian Republik Indonesia juga bocor. Kejadian ini membuka mata akan pentingnya perlindungan data dan kecepatan respons terhadap insiden keamanan siber.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di Indonesia, ketimpangan antara perkembangan teknologi digital dan keamanan siber menciptakan risiko yang terus-menerus. Banyak lembaga, termasuk pemerintah, sering kali gagal mengadopsi langkah-langkah perlindungan data yang memadai. Peretasan PDNS hanya merupakan salah satu contoh bagaimana data sensitif dapat terancam tanpa sistem pengamanan yang kuat.
Pendekatan terfragmentasi terhadap keamanan data, yang sering kali menjadi reaksi terhadap insiden, tidak cukup untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menjaga keamanan data warganya. Harus ada perubahan paradigma dari sekadar menanggapi insiden menjadi proaktif dalam mencegah mereka.
Dalam menghadapi ancaman siber yang kian meningkat, langkah pertama yang vital dilakukan adalah perencanaan respons insiden (incidents response planning/IRP). IRP merupakan metode terstruktur untuk mendeteksi, menganalisis, dan menanggapi kejadian siber dengan cepat dan efektif. Dengan IRP yang solid, sebuah organisasi bisa meminimalkan kerugian dan mempercepat pemulihan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam mengatasi dampak insiden tersebut.
Selanjutnya, ada perencanaan pemulihan bencana (disaster recovery planning/DRP). DRP berfokus pada cara cepat mengembalikan operasi setelah terjadinya gangguan besar, termasuk kehilangan data atau kerusakan pada sistem teknologi informasi. Dengan DRP yang efisien, organisasi tidak hanya bisa segera kembali beroperasi, tapi juga meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi pada reputasi dan keberlangsungan bisnis mereka.
Untuk jangka panjang, rencana keberlangsungan bisnis (business continuity planning/BCP) menjadi penting. BCP bukan hanya tentang pemulihan. Elemen ini adalah strategi komprehensif yang meliputi komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan perencanaan operasional setelah insiden. BCP menjamin bisnis dapat terus berjalan, bahkan setelah mengalami gangguan besar, memastikan bahwa operasi bisnis tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang pasca-krisis.
Ketiga strategi tersebut perlu diintegrasikan dalam pendekatan development, security, and operations (DevSecOps). Dengan begitu, aspek keamanan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Upaya ini dijalankan tidak hanya dengan meningkatkan kolaborasi antar-tim, tapi juga upaya menciptakan solusi yang lebih aman dan andal. Dengan demikian, organisasi tidak hanya siap menghadapi serangan, tapi juga membangun kepercayaan dan keandalan dalam layanan mereka.
Strategis Meningkatkan Keamanan Siber
Untuk mengatasi persoalan keamanan siber ini, Indonesia memerlukan strategi komprehensif yang meliputi beberapa aspek kritis: pertama, implementasi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus ditegakkan dengan ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua entitas, baik di sektor publik maupun swasta, mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk perlindungan data.
Kedua, upaya peningkatan infrastruktur keamanan siber nasional merupakan hal penting. Upaya itu mencakup pembaruan teknologi yang usang, penggunaan perangkat lunak keamanan yang lebih baik, dan pembangunan kapasitas bagi para profesional keamanan siber di dalam negeri.
Ketiga, peningkatan kesadaran publik mengenai risiko keamanan siber dan edukasi mengenai cara-cara melindungi data pribadi. Kampanye ini harus menyasar semua lapisan masyarakat, tapi informasi yang disampaikan pun harus mudah dipahami.
Keempat, perlunya implementasi strategi IRP, DRP, dan BCP yang optimal. Pemerintah perlu membentuk tim tanggap cepat nasional yang beroperasi tanpa henti untuk menghadapi insiden keamanan siber. Tim ini harus memiliki kemampuan untuk dengan cepat mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan sistem dari serangan siber.
Kelima, mengingat sifat transnasional dari banyaknya serangan siber, Indonesia perlu bekerja sama lebih erat dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi ancaman siber. Pertukaran informasi tentang ancaman dan praktik terbaik dapat memperkuat pertahanan nasional.
Keenam, lembaga pemerintah harus memimpin dengan contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pribadi. Kegagalan dalam menjaga data harus diikuti dengan tanggung jawab jelas dan komunikasi yang terbuka kepada publik.
Tantangan keamanan siber di Indonesia tidak akan hilang dalam waktu dekat, tapi dengan strategi yang tepat, negara bisa memperkuat pertahanannya terhadap serangan siber. Dalam ranah keamanan siber, setiap organisasi berpotensi menghadapi serangan. Kesiapan dan perencanaan yang matang menjadi kunci bagi organisasi dalam mengantisipasi serangan siber yang mungkin terjadi kapan saja.
Inisiatif pemerintah yang efektif, dikombinasikan dengan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil, akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk semua warga Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengharapkan peningkatan keamanan data di Indonesia, yang tidak hanya akan melindungi privasi individu, tapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kepercayaan publik dalam teknologi digital.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
