Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
'Ganti menteri, ganti kebijakan’ tepat dialamatkan ke kementerian yang mengurusi pendidikan.
Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti tampak sekadar ingin tampil berbeda dengan para pendahulunya.
Inkonsistensi kebijakan bertolak belakang dengan tujuan pembelajaran jangka panjang.
KEBIJAKAN pendidikan di Indonesia tak punya arah yang jelas. Ungkapan "ganti menteri, ganti kebijakan" tepat dialamatkan ke kementerian yang mengurusi pendidikan. Perumusan kebijakan, seperti kurikulum pendidikan dan metode ujian, berubah-ubah mengikuti selera menteri yang menjabat pada periode tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Contoh terbaru adalah keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menerapkan tes kemampuan akademik sebagai metode anyar untuk mengevaluasi pembelajaran. Metode tes kemampuan itu akan menggantikan model ujian nasional. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, mengimplementasikan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alasan Nadiem waktu itu menghapus ujian nasional adalah hal tersebut dianggap memberikan tekanan psikologis kepada para murid karena menjadi penentu kelulusan. Selain itu, ujian nasional dinilai cenderung membuat pembelajaran lebih berfokus pada penghafalan materi ketimbang pengembangan kompetensi siswa.
Penjelasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tes kemampuan akademik serta asesmen nasional bukan penentu kelulusan menunjukkan keputusan itu diambil tanpa riset dan evaluasi yang serius. Asesmen nasional yang berlaku sebelumnya juga tidak menjadi penentu kelulusan karena dipakai untuk menilai mutu pendidikan.
Muncul kesan bahwa Abdul Mu’ti sekadar ingin berbeda dengan para pendahulunya. Gejalanya jelas karena Mu’ti belum menerangkan urgensi pembuatan metode baru serta kelemahan ataupun keunggulan sistem asesmen nasional yang berlaku sebelumnya. Jika tes kemampuan akademik hendak dipakai untuk mengukur kualitas pendidikan, fungsi itu sebenarnya sudah ada pada asesmen nasional.
Kementerian Pendidikan bahkan menyatakan masih akan memakai model asesmen sebagai pendamping tes kemampuan akademik karena diklaim punya tujuan yang berbeda. Asesmen untuk mengukur pembangunan pendidikan, sedangkan tes kemampuan akademik untuk melihat tingkat pengetahuan siswa.
Perubahan model ujian nasional bukanlah satu-satunya kebijakan yang pernah bergonta-ganti. Dalam dua dasawarsa, ada empat kurikulum yang diterapkan di sekolah, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurikulum 2013, serta Kurikulum Merdeka.
Menteri yang mengubah-ubah kebijakan hanya karena ingin tampil beda tak menyadari bahwa keputusan mereka mengganggu proses belajar. Para siswa dan guru pasti tergopoh-gopoh memahami konsep tes baru dan menyelaraskannya dengan kegiatan belajar di kelas. Selain itu, jika metode evaluasi pembelajaran berganti sebelum dikaji, sekolah sangat mungkin kesulitan mengukur efektivitasnya.
Konsistensi kebijakan pendidikan tak boleh ditawar. Kesinambungan program, termasuk kurikulum dan model ujian, akan menguntungkan murid karena mereka mendapat lingkungan belajar yang mendukung, yang merupakan tujuan pembelajaran jangka panjang. Bagi para guru, mereka bisa merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan materi secara konsisten.
Kita tak perlu berekspektasi yang muluk-muluk bahwa kualitas pendidikan anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, seperti Singapura dan Vietnam, selama kebijakannya tak ajek. Apalagi jika perumusannya hanya didasarkan pada selera menteri yang ingin tampil beda. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
