Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lukman Hakim, mengatakan sumber utama polusi udara adalah industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi energi kendaraan bermotor atau sejenisnya. Di kalangan negara dengan perkembangan industri yang pesat, Cina dianggap berhasil mengatasi polusi, meski belum mencapai target yang diharapkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Cina berkomitmen untuk menurunkan polusi udara dalam periode yang sangat singkat, dengan menggelontorkan dana lebih dari US$ 100 miliar," kata Lukman melalui keterangan tertulis pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tingkat polusi di Negeri Tirai Bambu masih tinggi, namun kemajuan penanganannya semakin membaik. Pada 2013, kata Lukman, Beijing merupakan kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mayoritas emisinya datang dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan transportasi.
Lukman menyebut keadaan di Cina sebelum reformasi ekonomi pada 1979 sangat memprihatinkan. Reformasi menyebabkan ledakan ekonomi dan urbanisasi yang cepat yang berujung pada peningkatan polusi udara.
Untuk menanggulangi hal itu, kata dia, Cina berusaha mengurangi emisi dengan pembuatan undang-undang penanggulangan polusi udara. Pemerintah setempat membuat standar dan langkah-langkah kebijakan dalam lingkup perubahan ekonomi.
Pengendalian itu sempat tidak efektif. Menurut Lukman, kala itu polusi udara merupakan masalah yang tidak penting di Cina. Prioritas utama di sana adalah pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri untuk memenuhi industrialisasi yang pesat.
Secara umum, kondisi kehidupan masyakarat sangat buruk dan hanya mementingkan kebutuhan hidup dasar, yakni makanan dan pakaian. Perkembangan industri, penyalahgunaan sumber daya alam, dan kondisi politik di China menyebabkan keterlambatan dalam memahami masalah polusi udara.
Berbenah Saat Pergantian Milenium
Perubahan besar di Cina terkait kebijakan pengendalian polusi datang dimulai pada era 2000, berupa penerapan standar emisi yang lebih ketat untuk boiler berbahan bakar batu bara pada pembangkit listrik, kendaraan bermotor. Ada juga penerapan National Air Quality Standards (NAAQS).
Pengendalian emisi berbasis massa menggantikan pengendalian berbasis konsentrasi. Kemauan politik Pemerintah Cina mencegah polusi juga semakin kuat, sama halnya dengan partisipasi publik dan peran masyarakat sipil dalam memerangi polusi udara. Semua perubahan itu bisa ditiru oleh Indonesia.
“Perubahan sistem energi dengan peralihan dari batu bara ke gas, serta sentralisasi dan desentralisasi peraturan polusi udara,” tutur Lukman.
Dia mengimbuhkan, Pemerintah Cina berusaha mengurangi polusi udara yang melanda selama bertahun-tahun. Contoh upayanya adalah pemindahan pabrik jauh dari kota besar, penggunaan kendaraan listrik, serta larangan penggunaan batubara di dekat kota.
Indonesia, Lukman menyambung, bisa ikut memahami bahwa pencegahan pencemaran udara lebih penting dari pengendalian. Komitmen dari pengambil kebijakan dianggap krusial.
Antisipasi Pencemaran Udara Lintas Negara
Sudah banyak negara yang berupaya menanggulangi pencemaran udara, salah satunya India. Kendati hasilnya belum optimal, India sudah menguatkan standar emisi kendaraan dan industri, serta mempercepat transisi energi.
Pada 2020, ucap Lukman India menggelontorkan dana sekitar US$ 1,7 miliar untuk memerangi polusi udara di 42 kota yang populasinya menembus satu juta jiwa.
Sebanyak 98 persen penduduk di sejumlah negara Eropa tinggal di wilayah dengan ambang baku mutu udara yang melampaui batas. Inggris dan Italia termasuk negara di Eropa yang telah menerapkan zona emisi rendah dan pengurangan beban lalu lintas. Mereka mengarahkan penggunaan kendaraan umum.
Ada juga Polandia yang menawarkan stimulus untuk modernisasi pemanas ruangan. Masyarakat di negara tersebut tidak lagi menggunakan pemanas dari batubara.
Foto 
