Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengangkat isu krisis iklim dan lingkungan hidup di Pemilu 2024. Dorongan ini secara resmi disampaikan kepada Komisioner KPU, August Melasz, dalam pertemuan pada Jumat, 4 Agustus 2023, di kantor KPU, Jakarta Pusat.
Dengan dorongan ini, Greenpeace berharap KPU bisa merancang Pemilu 2024 menjadi proses demokratis untuk membicarakan sejumlah krisis yang sedang dihadapi Indonesia dan masyarakat global, salah satunya krisis iklim.
Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan bahwa penting bagi KPU RI untuk mengambil peran dalam upaya mengatasi krisis iklim, sebab inilah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dan global saat ini.
“Di sisi lain, Pemilu bisa menjadi jalan demokratis untuk memilih para pemimpin yang mau berkomitmen dan beraksi menyelamatkan Bumi dari krisis iklim. Isu krisis iklim pun sudah menjadi perhatian dalam pemilu-pemilu di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Brasil,” kata Leonard, dikutip dari keterangan tertulis.
Ada empat usulan yang disampaikan Greenpeace Indonesia kepada KPU RI. Pertama, KPU diminta mewajibkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memasukkan isu krisis iklim dan lingkungan hidup dalam dokumen visi misi dan program resmi yang akan didaftarkan ke KPU.
Dokumen resmi visi misi ini dinilai penting sebab akan menjadi salah satu rujukan presiden dan wakil presiden terpilih dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nantinya.
Kedua, Greenpeace Indonesia meminta KPU membuat debat capres khusus bertema krisis iklim dan lingkungan hidup. Terlebih lagi, dalam debat tema isu ekonomi Greenpeace meminta diangkatnya topik ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai alternatif dari ekonomi ekstraktif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
KPU diminta mewajibkan calon legislatif melaporkan harta kekayaan
Usulan ketiga adalah KPU diharapkan mewajibkan calon legislatif, khususnya DPR dan DPD RI untuk memasukkan laporan harta kekayaan dan dana kampanye dalam situs resmi KPU, agar publik dapat mengakses informasi lengkap dan mengetahui rekam jejak mereka.
Terakhir, Greenpeace Indonesia mendorong KPU memperketat pengaturan dana politik–khususnya dana kampanye–bukan hanya bagi para calon, tetapi juga tim pemenangan dan partai pengusungnya.
Greenpeace menilai keterbukaan dana kampanye ini penting, mengingat adanya temuan bahwa hasil kejahatan atau korupsi di sektor sumber daya alam yang dampaknya semakin memperparah krisis iklim diduga mengalir ke pendanaan politik.
KPU disarankan sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di proses Pileg dan Pilpres 2024.
Dalam pertemuan di kantor KPU itu, Komisioner KPU August Melasz mengatakan secara prinsip lembaganya menaruh perhatian pada isu krisis iklim. August juga menyampaikan bakal membahas usulan-usulan ini dengan para pimpinan KPU lainnya.
Pilihan Editor: Peringatan Dini BMKG, Gelombang Laut Tinggi Terjadi di Pangandaran, Cilacap hingga Yogyakarta
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
