Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ia menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ini akan dilakukan setelah seluruh ekosistem di Ibu Kota Nusantara atau IKN dinyatakan siap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan pada Rabu, 25 September 2024, Jokowi, mengeklaim bahwa proyek IKN telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil mereka di DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara, IKN. "Ini bukan hanya keputusan presiden, tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR di Jakarta," kata Jokowi, menekankan bahwa proyek tersebut bukan proyek pribadi dirinya, melainkan kehendak bersama.
1. Kritik dari Greenpeace
Greenpeace Indonesia, mengkritik pernyataan Jokowi. Mereka menyebutnya sebagai pernyataan politis. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, mengatakan, bahwa meskipun DPR menyetujui proyek tersebut, hal itu tidak serta merta mewakili keinginan seluruh rakyat.
Menurut dia, proyek ini lebih mencerminkan keinginan Jokowi sendiri sejak awal. "Dengan kekuatan politiknya, Jokowi berhasil meloloskan proyek ini di DPR meski ada proses penolakan," kata Arie, pada Minggu, 29 September 2024. Greenpeace Indonesia pun belum pernah dilibatkan dalam diskusi terkait proyek ini.
2. Kritik dari Ekonom Universitas Paramadina
Kritik serupa datang dari ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mempertanyakan proses pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota. Wijayanto menyoroti bahwa keputusan pemindahan ibu kota dibuat sebelum adanya studi kelayakan yang komprehensif.
"Studi kelayakan hanya dilakukan setelah keputusan dibuat, dan itu pun hanya terkait bagaimana cara pemindahan, bukan apakah perlu dilakukan atau ke mana harus pindah," katanya, pada Minggu, 29 September 2024. Ia juga menyebut bahwa pernyataan Jokowi terkait IKN sering berubah-ubah, sehingga sulit untuk dipegang.
3. Prabowo akan Melanjutkan?
Koalisi Indonesia Maju atau KIM memastikan bahwa jika terpilih, Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. “IKN akan tetap dilanjutkan, tidak akan diabaikan,” kata wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi melalui pesan singkat, Sabtu, 28 September 2024.
Menurut Viva, Prabowo berkomitmen untuk menyempurnakan program-program yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi. Ia menyatakan, bahwa IKN adalah bagian dari visi dan misi Prabowo untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sudah berjalan.
4. Investor Asing
Pada 25 September 2024, peletakan batu pertama tahap kedelapan dilakukan di IKN, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. “Dari delapan groundbreaking selama setahun, sejak GB (groundbreaking) pertama di September 2023 hingga GB8 di September 2024, menunjukkan bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam keterangannya di IKN, Selasa, 24 September 2024.
Proyek ini melibatkan beberapa investor, termasuk Delonix Group dari Cina yang akan membangun kawasan serbaguna senilai Rp500 miliar, serta Magnum Estate Internasional dari Rusia yang akan mengembangkan Magnum Resort Nusantara di atas lahan seluas 1,3 hektare dengan nilai investasi yang sama. AIS Property Asia dari Australia juga berinvestasi di sektor pendidikan dengan membangun Australian Independent School (AIS) Nusantara senilai Rp150 miliar.
NABIILA AZZAHRA A | M RIZKI YUSRIAL | ANDI ADAM FATURAHMAN | MELYNDA DWI PUSPITA