Sumsel Dorong Regulasi dari Pusat untuk Bereskan Masalah Tambang Rakyat dan Ilegal

TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Sumatera Selatan tengah membahas dan menyelesaikan basis regulasi mengenai tambang ilegal baik di sektor mineral dan batu bara (minerba) maupun mineral dan gas (migas). Regulasi itu disebut sebagai upaya penyelesaian tambang-tambang rakyat yang ada di Sumatera Selatan.

"Sudah kami bahas di Kementerian ESDM, mudah-mudahan dapat cepat untuk proses Peraturan Presiden, sehingga nanti ada perpres tambang-tambang mengenai minerba dan migas," kata Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, Jumat 15 November 2024.

Elen dan jajarannya menyebut catatan sekitar 10 ribu jumlah tambang ilegal migas di Sumatera Selatan. Sedang jumlah tambang minerba diakunya sedang dilakukan inventarisasi oleh jajarannya di Dinas ESDM bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang pertama disebut memiliki fungsi pengawas, yang kedua punya daftar perizinannya. 

Elen memaparkan itu saat ditanyakan tentang Sumatera Selatan menyumbang 25 kasus tambang tanpa izin sepanjang 2023, atau terbesar secara nasional (128 kasus) pada tahun itu. Data diungkap Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat rapat kerja di DPR.  

Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan, Hendriansyah, menyebut 25 kasus pertambangan ilegal itu ada di sektor batu bara. Dia mengatakan, nantinya penertiban dan pengawasan tambang minerba memang akan dilakukan melalui Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba sesuai yang tertuang di Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Minerba..