Walhi: Banjir Jabodetabek Merupakan Bencana Ekologis Akibat Akumulasi Krisis

Kawasan Bogor (Puncak, Jonggol, Cikeas, Sentul, dan Hambalang)  yang seharusnya menjadi daerah resapan air telah beralih fungsi, yang membuat limpahan air banjir terus mengalir hingga membuat daerah Bekasi sampai Jakarta pun terdampak banjir. 

Hal itu terjadi semata-mata akibat kerusakan ekologis yang terjadi di kawasan Bogor. Walhi menyebutkan hal itu terjadi karena masifnya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. 

Dari citra satelit berkala, yang dapat diakses publik secara luas, terlihat perubahan tutupan lahan di bagian selatan Jabodetabek yang mengakibatkan banjir kali ini menenggelamkan bagian selatan Jabodetabek, padahal curah hujan harian tahun 2025 kali ini belum sebesar curah hujan harian banjir besar tahun 2020.

Dari citra satelit juga terlihat ada pertambangan karst/batuan yang cukup luas di Kabupaten Bogor yang aliran sungainya mengarah ke DAS Kali Bekasi. Bukaan lahan dari pertambangan ini sangat jelas terlihat dalam citra satelit berkala.

Dwi mengatakan banjir besar yang terjadi di Jabodetabek bukan hanya karena krisis iklim yang terjadi, tetapi oleh karena perubahan tata ruang baik di hulu maupun di hilir daerah aliran sungai (DAS) oleh kepentingan-kepentingan komersial jangka pendek tanpa memperimbangkan keselamatan dan lingkungan dalam jangka panjang.

"Alih fungsi ruang tersebut harus segera dihentikan bahkan harus dikembalikan ke kondisi semula apabila kita tidak ingin mendapatkan bencana yang sama bahkan lebih parah di masa depan," ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang mengatakan dua tahun yang lalu pihaknya telah menyampaikan sikap kritis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi agar segera menertibkan bangunan liar, serta segera berhenti mengeluarkan izin-izin tambang dan properti.

"Perlu kami ingatkan kembali, bahwa banjir bandang dan banjir yang mengepung DKI adalah kesalahan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpatuhan dan ketidaktaatan mereka menjalankan kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kawasan Puncak hingga kawasan Gunung Mas adalah salah satu kawasan resapan air dan kawasan yang perlu perlindungan yang baik, namun faktanya izin-izin tambang, pembangunan vila, hotel dan juga pengembangan wisata semakin tidak dapat terhindarkan hingga saat ini, di mana prakteknya masih banyak ditemukan untuk kepentingan-kepentingan kegiatan tambang serta pengembangan bisnis properti.

"Bahkan lebih jauh kami ingin mendesak pemerintah membuat tim investigasi untuk pelaku-pelaku perusahaan yang tidak taat dan patuh menjalankan kebijakan yang ada, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara salah satunya penjarakan pelaku yang merusak alam," kata dia menambahkan.

Menurut Wahyudin, dalam data citra Landsat 8 yang dianalisis perbandingan tahun 2020 dengan tahun 2025 terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pembangunan wilayah hulu (Bogor) yang masif dan amburadul. "Sehingga dapat disimpulkan kejadian banjir di Bekasi dan sekitarnya merupakan dampak dari pembangunan yang masif/pembukaan lahan di wilayah resapan oleh berbagai industri skala menengah dan industri skala besar," kata dia.

Dalam analisis Peta Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bogor sebagai wilayah resapan/hulu dari tahun 2020-2024, menurut dia, terlihat berbagai jenis tambang di wilayah hulu. Wahyudin mengatakan peta citra sentimental ini menunjukkan keberadaan berbagai tambang yang ada di wilayah Bogor sudah beraktivitas pada 2020-2024. "Walaupun perubahan areal pertambangan tidak signifikan terjadi dalam lima tahun terakhir, tetapi kegiatan pertambangan yang dilakukan berdampak besar pada banjir yang terjadi di wilayah hilir," kata dia.

Pilihan Editor: Hujan Ekstrem Melanda Sukabumi, Banjir Bandang Terjang Pelabuhan Ratu