Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menganggap ajang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 berpotensi jadi ajang politik transaksional, terutama pada daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan transaksional itu melibatkan calon kepala daerah dengan pihak korporasi. "Wilayah-wilayah kawasan hutan dan punya potensi mineral batu bara juga masih sangat rentan sekali," kata Uli saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan politik transaksional itu soal kesepakatan pada wilayah yang akan menjadi lahan usaha. Kemudian pihak korporasi pun memberikan dukungan agar calon yang diandalkan bisa menang dan nantinya memberikan keuntungan saat sudah menjabat.
Wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu, kata Uli, misalnya hutan di Papua dan Sumatera. Saat ini dua pulau itu, terutama Sumatera, penuh dengan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan minyak bumi dan mineral untuk kepentingan industri.
Selain itu, wilayah dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga bisa menjadi bahan transaksional. Untuk di perkotaan, Uli mencontohkan proyek Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Utara.
"Penetapan-penetapan kawasan strategis nasional kota-kota itu juga bisa menjadi ruang untuk politik transaksional antara pemerintah petahana dan korporasi," ucapnya.
Uli mengingatkan cara berpolitik itu bisa menjadi modus korupsi di bidang lingkungan. Keuntungan hanya diambil oleh kelompok tertentu, tapi minim manfaat dan keuntungan untuk masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan PIK 2 merupakan usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, sedangkan BSD diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Dia mengatakan hanya kawasan mangrove PIK 2 saja yang jadi PSN. Kemudian Kawasan Pengembangan Terpadu di BSD difokuskan untuk sektor kesehatan.
Susiwijono menyebutkan kawasan BSD itu akan dibangun sebuah fasilitas riset biomedis. "Di luar itu, ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD-nya, hanya sekitar 56 hektare yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri," ujarnya.
