Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

newsletter

Bawaslu Sulit Menindak Pelanggaran Netralitas Aparat TNI dan Polri dalam Pilkada

Bawaslu sulit menindak karena hanya institusi induk yang berwenang menangani pelanggaran netralitas pilkada oleh prajurit TNI dan Polri.

19 November 2024 | 17.55 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kenapa Bawaslu Sulit Menindak Pelanggaran Netralitas TNI-Polri dalam Pilkada

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan hukuman maksimal 6 bulan penjara bagi prajurit TNI-Polri yang melanggar netralitas dalam pilkada 2024. Bawaslu akan kesulitan merealisasinya karena hanya institusi induk yang berwenang menangani pelanggaran pemilu oleh prajurit TNI-Polri. Bawaslu hanya mengkaji, mengusut, lalu merekomendasikannya. Apa saja kendala Bawaslu?

 

Hukrim

Judi Online: Blokir Satu, Tumbuh Seribu

Kementerian Komunikasi dan Digital terus memblokir situs web judi online. Sepanjang tahun ini saja, terdapat lebih dari 3 juta situs web telah terblokir. Namun nyatanya masih banyak laman sejenis yang beroperasi. Jumlahnya bahkan diprediksi berkali lipat. Terlepas dari kasus pengamanan oleh petugas pemblokir, para pakar menilai strategi pemberantasan judi online oleh pemerintah saat ini tak lagi relevan.

Ekbis

Merger BUMN Karya, Apa Saja yang Dikhawatirkan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan tujuh perusahaan pelat merah di bidang konstruksi atau BUMN karya akan disederhanakan menjadi tiga induk perusahaan. Proses merger akan dimulai dengan penggabungan Waskita Karya dan Hutama Karya. Integrasi perusahaan pelat merah tersebut merupakan upaya menyehatkan dan membangun keahlian setiap BUMN. Namun ada kekhawatiran terhadap masalah yang muncul akibat integrasi tujuh BUMN karya itu. Apa saja?

 

Lingkungan

Bahaya Lonjakan Bencana Hidrometeorologi

Bencana hidrometeorologi makin intens melanda Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang bulan ini, terhitung sampai 18 November 2024, sebanyak 66 kejadian bencana yang disebabkan oleh fenomena iklim dan cuaca, seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang pasang, dan kekeringan. Angka tersebut hampir sama banyaknya dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada periode Juli-Oktober 2024.

Data historis lima tahunan menunjukkan fakta yang lebih mengkhawatirkan. Bencana hidrometeorologi pada periode 2020-2024 tercatat sebanyak 16.563 kali, hampir sama banyaknya dengan bahala serupa pada kurun waktu 2000-2019. Dampak buruknya, tentu saja, lebih masif. Sedikitnya 32,9 juta orang terkena dampak bencana hidrometeorologi lima tahun terakhir, hampir dua kali lipat dibanding pada dua dekade 2000-2019. Jutaan rumah dan fasilitas publik juga rusak.

Apa pemicunya? Mengapa pemerintah dinilai turut bertanggung jawab?

Editorial

Salah Kaprah Jiwa Korsa Tentara

Kekerasan tentara terhadap warga Deli Serdang lantaran jiwa korsa yang membabi buta. Buah dari kekeliruan doktrin dan mandeknya revisi Undang-Undang Peradilan Militer. 

Baca selengkapnya:

Bahaya Lonjakan Bencana Hidrometeorologi

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus