Menteri Ketenagakerjaan Menanggapi Ancama PHK di Depan Mata

Riset para ekonom Instute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dibungkus dalam laporan Proyeksi Ekonomi Indef 2025 mewanti-wanti soal ancaman pemutusan hubungan kerja pada tahun ini.

Menurut kajian itu, PHK akan terus berlanjut seiring fenomena tech winter, lesunya perusahaan teknologi lokapasar karena keputusan merger, akuisisi, dan menurunnya pangsa lokapasar. 

Sektor tenaga kerja memang sedang muram belakangan ini. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 80.000 orang mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang 2024. Mereka adalah para buruh di industri manufaktur, jasa, serta pertanian dan perikanan. 

Situasi ketenagakerjaan itu yang muncul dalam diskusi di rapat komparteman. Itu sebabnya, tim wawancara Tempo mengejar kesempatan tanya-jawab eksklusif dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Tak lama setelah akademikus Institut Teknologi Bandung itu didapuk Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri, pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum menjadi provinsi dan kabupaten/kota menjadi 6,5 persen. 

Dalam wawancara Yassierli dengan Tempo pada pekan kedua Desember 2024, ia didampingi lebih dari lima staf selama wawancara.

Tim wawancara Tempo menggali sisi politik menjadi menteri di kementerian yang nyaris dua dekade dikuasai kader Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara itu, Yassierli menjadi anggota kabinet karena sokongan Partai Keadilan Sejahtera. “Ternyata menjadi menteri itu berat,” ujarnya.

Baca wawancara selengkapnya: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: PHK Tanggung Jawab Kami