Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua pekan lalu, Senin, 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Hajatan itu sekaligus menjadi peresmian atas 36 proyek kelistrikan lainnya yang tersebar di 18 provinsi, termasuk di antaranya 26 pembangkit dengan total kapasitas 3,2 gigawatt.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo bangga luar biasa bisa meresmikan proyek listrik sebanyak dan sebesar itu dalam waktu sehari. Apalagi Senin itu bertepatan dengan hari ke-93 pemerintahan barunya. Setelah mendengarkan paparan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bahwa sebagian besar proyek yang diresmikan adalah energi bersih, Prabowo mengklaim Indonesia sebagai salah satu negara yang paling siap mengurangi emisi karbon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi banyak negara teriak-teriak (soal transisi energi). Tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan," kata Prabowo.
Cerita peresmian puluhan pembangkit yang sebenarnya didominasi generator berbahan bakar gas--energi fosil--itu mengawali laporan khusus Tempo ihwal kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto di sektor lingkungan hidup. Lebih tiga bulan terakhir, sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober 2024, isu pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup lebih mentereng di mimbar-mimbar pidato ketimbang di lapangan.
Dalam berbagai forum nasional maupun internasional, Prabowo dan para pembantunya terus mengkampanyekan komitmen Indonesia dalam upaya global meredam pemanasan suhu bumi. Prabowo sesumbar akan menggeber proyek energi baru dan terbarukan.
Namun liputan kami menunjukkan hal sebaliknya. Berbagai agenda mitigasi krisis iklim, termasuk transisi energi, justru berjalan mundur. Sedangkan tata kelola organisasi pemerintah berantakan selepas perubahan beberapa nomenklatur kementerian dan lembaga.
Kesimpulan itu kami ambil setelah melakukan serangkaian proses peliputan sejak awal Januari lalu. Tim Desk Sains dan Lingkungan Tempo menggelar dua kali diskusi kelompok terfokus dengan sejumlah peneliti dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Perkumpulan HuMA Indonesia,Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), serta Institut Pertanian Bogor (IPB University). Kami juga mewawancarai pengusaha, pejabat pemerintahan, dan orang-orang di lingkaran Prabowo--yang tentu saja enggan namanya disebut dalam urusan menilai kerja Presiden.
Dari mereka, kami mengumpulkan informasi terbaru ihwal nasib berbagai rancangan regulasi dan dokumen pemerintah lain yang relevan dengan isu lingkungan hidup. Selama 100 hari pertama, ternyata, pemerintahan Prabowo masih sibuk mengutak-atik perencanaan yang berujung pada ketidakpastian. Sementara itu, pemerintah membidik berbagai skema pembiayaan iklim untuk menyokong ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 yang dicanangkan Prabowo.
Laporan Tempo ini akan membantu Anda memahami mengapa Prabowo dan para menterinya begitu getol memoles citra di forum iklim global. Sedangkan di dalam negeri, masyarakat Rempang, Poco Leok, Merauke, dan lokasi proyek strategis nasional lainnya terancam menjadi korban pertama agenda ekonomi yang mengorbankan lingkungan hidup.
Berita selengkapnya: Program Lingkungan Prabowo: Lain di Panggung Lain di Lapangan
Foto 
