Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Newsletter

PDIP Ajukan Bukti Cawe-cawe Polisi di Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi

PDIP mengajukan sejumlah bukti dugaan cawe-cawe atau keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

16 Desember 2024 | 16.35 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PDIP Ajukan Bukti Cawe-cawe Polisi di Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengajukan sejumlah bukti dugaan keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah. PDIP menduga kuat ada cawe-cawe "partai cokelat" alias polisi yang membuat sejumlah pasangan calon yang diusung di beberapa daerah kalah.

"Partai cokelat" merupakan istilah yang merujuk pada oknum polisi, berdasarkan warna baju dinas kepolisian yang berwarna cokelat, yang bergerak demi memenangkan kandidat tertentu dalam pilkada 2024. "Partai cokelat" atau polisi ditengarai memobilisasi kepala desa demi memenangkan pasangan calon tertentu. Jika "mbalelo", para kepala desa diultimatum oleh polisi dengan panggilan pemeriksaan dan ancaman kasus.

PDIP menyebutkan dugaan kecurangan yang melibatkan polisi tersebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akankah bukti-bukti yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi bakal dikabulkan? Baca selengkapnya di sini

Ekbis

Risiko Oligopoli di Industri Seluler

Bergabungnya XL dengan Smartfren menyisakan tiga pemain jaringan seluler.

Bergabungnya XL dengan Smartfren menyisakan tiga pemain jaringan seluler. Ada risiko oligopoli yang membayangi. Selengkapnya baca di sini

Hukum

Menguji Dugaan Bayi Tertukar di Rumah Sakit

Sepasang suami-istri menduga bayi mereka tertukar di rumah sakit.

Sepasang suami-istri menduga bayi mereka tertukar di rumah sakit. Jasad bayi tertukar itu memiliki ciri-ciri berbeda. Simak selengkapnya di sini

Editorial

Nasib Buruk Penuntasan Perkara HAM

Kasus Munir dan 12 pelanggaran HAM berat lain masih belum juga menemukan titik terang. Tak ada harapan baru di era Prabowo. Baca artikel lengkap di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus