Prabowo Wacanakan Pilkada Tak Langsung, Demokrasi di Persimpangan?

Presiden Prabowo Subianto melontarkan gagasan soal kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalih Prabowo ialah ongkos pemilihan langsung mahal. Jika pemerintah bisa mengegolkan pemilihan kepala daerah tak langsung, kemunduran demokrasi terjadi setelah rakyat selama ini dapat mencoblos langsung kepala daerah pilihannya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan gagasan sistem pilkada akan dibahas dalam paket omnibus law politik. Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Supratman mengaku belum ada instruksi khusus dari Prabowo untuk membahas perubahan sistem pilkada. Meski begitu, politikus Partai Gerindra itu sedang menyiapkan pengkajian mengenai perubahan sistem pilkada. “Jadi saya sudah punya barangnya ketika sewaktu-waktu Presiden bertanya,” kata Supratman.

Sebagai menteri di bidang hukum, Supratman merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan undang-undang. Ia adalah mantan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang memimpin pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dengan sistem omnibus law—model penyusunan undang-undang yang akan dipakai untuk membahas perubahan pilkada.

Tempo mewawancarai Supratman dua kali di kantornya, pada 5 Desember dan 19 Desember 2024. Pada wawancara kedua, Supratman membeberkan sikap pemerintah terhadap gagasan pilkada tak langsung. Sebelumnya ia menjelaskan soal pemecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia—lembaga yang sempat dipimpinnya selama dua bulan di ujung pemerintahan Joko Widodo—menjadi tiga lembaga baru. 

Pekan ini, kami juga menerbitkan laporan investigasi mengenai kongsi bisnis perusahaan senjata milik pemerintah, PT Pindad, dengan perusahaan amunisi patungan Jerman-Afrika Selatan, Rheinmetall Denel Munition (RDM). Liputan ini merupakan hasil kolaborasi global bersama Investigate Europe dan wartawan lintas negara. Investigasi ini menemukan dugaan rantai pasok amunisi yang diproduksi perusahaan senjata itu dipakai di daerah konflik, seperti di Ukraina.