Sentuhan Terakhir Dari Wartawan

HARI Kamis siang pekan lalu, Sekjen KONI Pusat M.F. Siregar mendadak mengundang beberapa wartawan berkumpul di kantornya di Stadion Utama Senayan. Tak seperti biasa, kali ini raut mukanya mengembang rasa tegang. "Tahukan saudara-saudara sekalian bahwa ada hal yang penting belakangan ini yang luput dari perhatian saudara-saudara," demikian Siregar membuka pertemuan itu. Sekjen KONI itu mengingatkan bahwa "Panitia 11" yang menghimpun bahan-bahan untuk persidangan MPR tahun 1978 nanti telah siap dengan rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara. Malah pada tanggal 8 Oktober lalu, Menteri Sekneg Sudharmono atas nama "Panitia 11" telah menyampaikan penjelasannya kepada Badan Pekerja MPR. Maksudnya tentu agar MPR mempunyai cukup waktu untuk menghasilkan GBHN yang sesuai dengan keinginan rakyat. Nampaknya sebagai rakyat dan lebih-lebih sebagai tokoh Olahraga Nasional mata Siregar telah menangkap sesuatu yang kurang menyenangkan bagi pembiakan olahraga secara nasional. "Tahukah saudara bahwa dalam rancangan tersebut hanya disebutkan: Pendidikan olahraga ditingkatkan dan sekaligus sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rokhani bagi setiap orang," kata Siregar. (Dan jangan lupa, kalimat itu pun hanya terdapat dalam Lampiran rancangan GBHN di bawah sub judul Pendidikan). Kalau olahraga cuma sekedar sarana di lingkungan pendidikan, jangan harap kita bisa meningkatkan prestasi yang lebih baik dari sekarang. Begitu kira-kira Siregar mengambil kesimpulan. Dan dengan uring-uringan Siregar pun rnerengek: "Kalau begitu lebih baik kita bubar saja." Maunya KONI memang jelas: komitmen Pemerintah Pusat yang lebih besar dalam bidang olahraga. Untuk tujuan ini Musornas KONI Desember 1975 memutuskan untuk menugaskan Pengurus yang mereka pilih sekarang untuk memperjuangkan agar kegiatan olahraga prestasi menjadi tanggungjawab Pemerintah juga. Khusus untuk maksud ini Bidang Organisasi KONI Pusat dipercayakan untuk memperjuangkan penyempurnaan SK Presiden no 57/1967 - tentang pembentukan KONI Pusat dan wew nangnya. Juga Bidang Organisasi ini harus merancang Pola Pembangunan Olahraga Nasional serta rancangan Undang-undang Pokok Olahraga. Umpan Balik Bahan-bahan tersebut diharapkan memakan umpan-balik dari masyarakat olahraa yang terhimpun dalam KONI kepada DPR untuk barang semua kalimat dicantumkan dalam GBHN. Tapi yang terlihat dalam rancangan GBHN serta penjelasan Mensekneg Sudharmono kok cuma mengenai olahraga sebagai sarana pendidikan. Itulah nampaknya yang membikin Siregar gelagapan. Ia mengakui bahwa bantuan keuangan Pemerintah pada KONI Pusat (tahun 1976/77 Rp 400 juta 1977/78 Rp 400 juta dan tambahan Rp 100 juta sedang dalam perjuangan) memang merupakan dukungan positif dan konkrit. "Tapi yang kita inginkan adalah perhatian Pemerintah secara nyata dalam GBHN." (Dalam GBHN yang lama tak sepatah pun "olahraga" disinggung). Yang diusulkan Siregar adalah: "Kegiatan olahraga ditingkatkan dan disebarluaskan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang kuat jasmani dan rokhani." "Cuma itu yang kita miliki," kata Siregar dengan nada agak lega. "Karena dengan kalimat itu," sambung Sekjen KONI itu, "tanggungjawab pemerintah. KONI Pusat dan masyarakat luas menjadi jelas." Siregar bahkan menjamin jika esensi dari fungsi olahraga itu masuk ke GBHN, iklim olahraga nasional akan menjaring banyak perusahaan besar berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Siregar sendiri merasa optimis bahwa kalimat yang diperjuangkan itu dapat berhasil. "Saya percaya Pemerintah kita sekarang sudah lebih pintar. Yang kita perlukan sekarang tinggal suara kalian, wartawan," katanya. Sentuhan terakhir dari para wartawan ini boleh diibaratkan smash Rudy Hartono yang menentukan untuk memenangkan pertandingan besar -- setelah lobi para pimpinan KONI Pusat dengan pihak Pemerintah dan legislatif terlambat atau tersesat (?).