Taufik Hidayat Bicara Intervensi Pemerintah Terhadap Federasi Olahraga Indonesia

Seperti kata Presiden, kita butuh kerja sama. Arahan Presiden jelas bahwa kita harus sama-sama. Yang enggak mau sama-sama, Pak Presiden bilang, tinggalkan saja. Ada lagi kutipan yang lain. Kalau enggak mau sejalan, mbalelo apa gimana, kalau perlu dipecat, ya, pecat saja. Logikanya, kita ada 100 orang. Sebanyak 99 orang sudah mau finis, tapi ada satu orang yang menghambat, ya, tinggalkan saja. Kami ganti dengan yang lebih baik dan bisa punya satu tujuan.

Sebelumnya, Anda cukup kritis menyuarakan kekurangan di dunia olahraga Indonesia. Sekarang, situasinya bagaimana?

Yang kurang banyak. Tapi, kalau kita melihat kekurangan terus, juga enggak akan realistis. Kita diskusi gitu lho, apa sih yang kurang, apa sih yang menjadi keterlambatan, misalnya. Saya pernah ngalamin menjadi atlet, pengurus, sebelumnya saya juga di sini (Kemenpora) sebagai staf khusus. Dulu, saat jadi atlet, saya berpikir kok terlambat uang makannya dan segala macam. Setelah saya di sini, oh, ternyata prosesnya benar harus ke sini dan ke sana. Sekarang, setelah tahu itu, saya berkoordinasi dengan Pak Menteri untuk membuat proses tersebut lebih cepat sehingga bisa lebih tepat waktu dan sasaran.

Menjadi wakil menteri akan mengurangi kevokalan Anda?

Dulu, saat di luar, ya, saya mesti ngomong sama siapa? Saya kan enggak dianggap oleh pemerintah. Sekarang, saya di dalam, ya, harus bantu Kemenpora jadi lebih baik. Vokal saya sekarang ke dalam, ke semua pegawai di sini. Saya tahu, lho, di sini begini dan begini. Ayolah kita lebih baik lagi ke depan.

Apa yang ingin Anda capai di Kemenpora?

Prestasi olahraga kita meningkat, tertib administrasi, semua happy. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kami ini kan pembantu Presiden. Apa yang diinginkan masyarakat, ya, sesuai dengan itu. Di olahraga, meski semua hal bagus, kalau prestasi medali enggak ada, ya tetap aja dianggapnya jelek.

Apa arahan Presiden Prabowo?

Harus dilihat dulu targetnya seperti apa. Misalnya, target 100 hari kalau dilihat dari olahraga, ya, prestasi. Ada pertandingan tidak dalam 100 hari, jadi kalau tidak ada, tak bisa. Maka, kami membuat semacam regulasi-regulasi yang positif untuk atlet di dalam negeri ini. Kami memberikan bantuan di bidang olahraga dan kepemudaan, misalnya untuk atlet aktif ataupun yang sudah tidak jadi atlet.

Apakah target ini sama dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 pada 9 September 2021?

DBON itu kan perpres lama. Saya perlu pelajari lebih detail apakah itu masuk akal atau tidak untuk diterapkan saat ini. Dari sudut pandang saya sebagai praktisi, memang tak dimungkiri membutuhkan akademikus. Tapi bagaimana caranya agar akademikus ini bisa sejalan dengan praktisi di lapangan. Jadi, DBON memang harus benar-benar dilihat di situ. Kalau ada target yang positif, kami teruskan. Yang tak masuk akal, kami perbaiki. Jadi enggak mengikuti DBON semua. Tak bisa jualan olahraga di awang-awang saja dengan target-target. Kami tidak mau asal bos senang. Olahraga harus realistis, tak ada yang instan.

Jadi, apa yang ditargetkan Presiden Prabowo?

Target Pak Presiden adalah meraih medali lebih banyak di Olimpiade 2028. Apa pun pekerjaan di Kemenpora, baik deputi I, II, III, atau IV, ujung-ujungnya, indikatornya hanya medali. Itu tidak gampang. Ini tak bisa hanya dalam satu-dua tahun, melainkan jangka panjang. Kami memang tak memprioritaskan ke semua cabang olahraga, melainkan mana yang menonjol dan memungkinkan untuk berprestasi di Olimpiade.

Kontingan Indonesia mengikuti defile pembukaan Olimpiade Paris 2024 di Paris, Prancis, 26 Juli 2024. ANTARA/Wahyu Putro A

Targetnya dua sampai tiga medali di Olimpiade 2028 Los Angeles?

Semaksimal mungkin. Kami harus realistis berapa cabang olahraga yang bisa masuk Olimpiade. Baru nanti mengerucut, cabang olahraga mana yang berpotensi mendapat medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Ada beberapa cabang olahraga yang memang lolos untuk berpartisipasi. Dari Olimpiade 2024 Paris, kami bisa lihat mana yang menjadi prioritas karena memang tak semua cabang olahraga bisa main di Olimpiade.

Apakah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 bagian dari langkah untuk merealisasinya?

Presiden dilantik tanggal berapa? 20 Oktober 2024. Permenpora ditandatangani pada 18 Oktober 2024. Sebenarnya, itu bagus dalam artian kami berupaya menghindari terjadinya dualisme kepengurusan cabang olahraga.

Mengapa kongres pengurus membutuhkan rekomendasi pemerintah?

Tak ada salahnya minta rekomendasi. Pertandingan sepak bola, misalnya, kan harus minta rekomendasi juga dari kepolisian karena itu berhubungan dengan keramaian. Jadi, bergantung pada orang menafsirkannya seperti apa. Tujuan kami biar tertib. Kalau terjadi keributan, terjadi dualisme, yang tanggung jawab siapa? Pasti kami yang dikejar-kejar.

Banyak orang khawatir terhadap intervensi pemerintah lewat rekomendasi ini.

Kami tak akan mengintervensi cabang olahraga, hanya rekomendasi, kok. Siapa pun ketua organisasinya, ya, silakan saja.

Permenpora itu dianggap melanggar Piagam Olimpiade yang mewajibkan organisasi olahraga bebas dari intervensi politik.

Enggak ada (pelanggaran). Tujuan peraturan ini untuk keamanan. Misalnya saat seremoni musyawarah nasional. Buka saja peraturan keamanan. Harus ada izin keramaian ke kepolisian. Mereka pasti minta rekomendasi. Jadi jangan hanya dibaca dari Permenpora, hubungkan dengan aturan di lembaga lain. Mereka tidak membuka hukum di kelembagaan lain secara mendetail karena mereka sudah di zona nyaman. Mereka takut adanya peraturan ini. Mereka tetap berasumsi ada yang intervensi, tapi intervensinya di mana?

Anda menjamin tidak ada intervensi pemerintah?

Saya yakin. Saya pernah jadi atlet, pernah jadi pengurus, dan sekarang saya di sini. Saya jamin tak akan ada intervensi. Bagi saya, yang paling penting adalah atlet. Kepengurusan itu hanya berapa lama sih, setelah itu kan diganti lagi. Tapi, urusan atlet jangka panjang. Atlet maunya berlatih, bertanding, kejar prestasi. Itu saja. Kalau pengurusnya ribut, di-banned oleh federasi internasional, atlet tak bisa dikirim ke pertandingan.

Bagaimana cara Kemenpora membereskan masalah dualisme kepengurusan sehingga tidak mengorbankan atletnya?

Kami hanya bisa berdiskusi masalahnya apa karena berbeda-beda di setiap cabang olahraga. Kami hanya bisa memfasilitasi caranya seperti apa. Kembali lingkup internal mereka yang harus menyelesaikannya. Tak mungkin semua masalah dibebankan ke Kemenpora. Apa fungsinya organisasi cabang olahraga kalau sedikit-sedikit mengadu ke Kemenpora. Kecuali, misalnya, dualisme sudah bertahun-tahun tak selesai, kami harus bisa jadi penengah dan mencari win-win solution.

Ada federasi yang keberatan dengan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024?

Dari berbagai sosialisasi yang sudah kami jalankan, enggak ada. Dalam pertemuan-pertemuan itu, mereka bertanya, ya, kami jelaskan. Ada ahli hukum yang juga menjelaskan aspek legalnya. Sosialisasi ini akan terus berlanjut. Kami akan buka detail satu per satu. Supaya mereka tidak berasumsi yang aneh-aneh.

Ngomong-ngomong, setelah jadi pejabat, Anda masih sering main bulu tangkis?

Ya. Olahraga mah apa saja. Bisa saja, banyak waktu, kok.

Bagaimana bentuk dukungan keluarga untuk jabatan baru Anda?

Ya, kalau mereka enggak mendukung, saya enggak di sini. Sekarang, saya sudah bukan hanya milik keluarga, melainkan milik masyarakat Indonesia. Ini cara saya mengabdi untuk negara. Sama saja waktu dulu saya jadi atlet, saya berbuat yang terbaik untuk bangsa lewat olahraga.