Tanpa 100.000 bukan penalti

BANTUAN uang Rp 100.000 setiap bulan kepada perserikatan-perserikatan akan berakhir mulai Maret 1983. Sebagai gantinya, PSSI menyerahkan kebijaksanaan komisaris-komisaris daerah (Komda) dan perserikatan untult menggali sumber-sumber keuangan baru. Keputusan Sidang Paripurna Pengurus (SPP) PSSI akhir Oktober lalu itu ditegaskan kembali dalam pertemuan pengurus PSSI dengan para wartawan di Jakarta Senin lalu. Hal itu agaknya berkaitan dengan usaha-usaha PSSI kini, yang menurut ketua umumnya, Syarnubi Said, "sedang merumuskan sistem mencari dana." Uang Rp 100.000 yang dibagi-bagikan kepada 301 perserikatan di seluruh Indonesia setiap bulan itu, berasal dari kantung pribadi Syarnubi Said. Yaitu sesuai dengan janjinya pada saat-saat ia hendak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dalam kongres Desember 1981. "Saya berikan selama satu tahun penuh, sejak matahari terbit 1 Januari 1982," ucap Syarnubi ketika itu. Tambahan lagi sepuluh buah bola untuk tiap perserikatan. Dan memang benar: ia terpilih menjadi ketua umum, bantuan uang itu pun ia laksanakan, meskipun baru dapat dinikmati perserikatan-perserikatan sejak Maret 1982. Ternyata perserikatan-perserikatan tak menganggap pencabutan uang itu sebagai tendangan penalti. Sebab "kalau delapan klub Persipon (Pontianak) harus melakukan kompetisi dengan 12 pertandingan sebulan, uang itu terlalu kecil," ungkap Ketua Komda PSSI Kal-Bar, Masdulhak Simatupang. "Honor wasit, hingga pengurus lapangan untuk sekali pertandingan saja minimum Rp 50.000." Bagi perserikatan-perserikatan di Sumatera Utara bantuan itu terasa tak banyak menolong pula. Klub-klub perserikatan di daerah ini tersebar di beberapa kota yang saling berjauhan, sehingga harus bertanding dengan sistem home-and-away. "Kalau klub Binjai harus bertanding lawan klub di Tanjung Balai (yang berjarak 220 km) harus dikeluarkan biaya Rp 300.000 " kata seorang pengurus PSKB (Binjai), Awaluddin. Sedangkan PSMS Medan dengan 40 klub yang terbagi dalam empat divisi, menurut Saur Panggabean, ketua bidang pertandingan Komda PSSI Sum-Ut, "setiap kompetisi membutuhkan banyak biaya--untuk bola saja sebuahnya Rp 15.000." Kata Awaluddin, "hadiah sepuluh bola dari Syarnubi sudah kami kembalikan, sebab sekali pakai, meletup waktu digiring pemain." Bagi perserikatan-perserikatan di Sum-Ut sebenarnya kompetisi antarklub seiama ini berjalan tanpa mengandalkan bantuan Rp 100.000 itu. Sebab PSL Langkat misalnya, anura lain mendapat dana tetap dari Pertamina. PSMS, menurut ketua umumnya, Syarif Siregar SH, memperoleh dana dari para donatur tetap. "Yang menyumbang Rp 25.000 sebulan saja kira-kira ada 100 orang," kata Syarif. Persib Bandung, yang dipimpin Solihin G.P. juga tak sulit dana. "Kami sudah memiliki sistem pengumpulan dana yang efektif lewat sponsor dan donatur," kata Ketua I Persib, Yayat Ruchiyat. Sedang bagi Persebaya, Surabaya, bantuan Rp 100.000 memang tak sia-sia -- meskipun perserikatan ini memang agak mundur akhir-akhir ini. "Bantuan PSSI itu kami manfaatkan untuk menggaji empat karyawan sekretariat dan 11 tenaga honorer pembersih lapangan, bayar air dan listrik,' tutur Ketua Persebaya, Djoko Sutopo. BEBERAPA perserikatan di berbagai daerah juga mengungkapkan: bantuan uang Rp 100.000 itu selama ini diterima kurang lancar. Penguruspengurus PSP (Padang), PSPP (Padang Panjang), PSKB (Binjai), PSMS, Persib dan Persipon, mengatakan bantuan rutin itu hanya diterima untuk Maret sampai dengan Mei 1982. Untuk Juni sampai dengan Agustus, "kami hanya terima Rp 50.000 sebulan dan sejak September tak ada dropping lagi". Ketua Umum PSSI, Syarnubi Said sendiri tak mau menanggapi semua itu ketika ditanyakan. Tapi yang pasti, menurut sumber TEMPO di kalangan PSSI, keuangan organisasi ini akhir-akhir ini memang cukup gawat. Biaya pelatnas tim nasional PSSI Pratama (kini PSSI Perserikatan) bahkan sempat harus berutang pada PT Krakatau Steel Cilegon. Sedangkan untuk biaya rutin sekretariat, seperti gaji karyawan, kerap diambilkan dari dana Rp 100.000 yang mestinya dikirim ke perserikatan-perserikatan. Barangkali melihat keadaan keuangan serupa itu, berbagai perserikatan tak mengharap bantuan dana lagi pada PSSI. Lagi pula, seperti kata Masdulhaksima tupang, "tugas PSSI sebenarnya meningkatkan kualitas dan kemandirian." Kalaupun ada uang, menurut Ketua Komda PSSI Kal-Bar itu, lebih baik dimanfaatkan untuk antara lain memperbesar armada wasit dan pelatih. "Tempatkan pelatih di daerah-daerah dengan honor dari PSSI, minimal untuk enam bulan. Coaching clinic seminggu seperti selama ini sangat kecil manfaatnya," kata Masdulhak yang berhasil mengangkat kesebelasan kota Katulistiwa itu masuk 10 Besar dalam PON 1981. Sekarang, apa akal perserikatan-perserikatan mencari dana untuk menunjang kegiatan masing-masing? Djoko Sutopo dari Persebaya belum berani mengungkapkan. Sebab, menurut dia, sumber yang dapat diandalkan selama ini, yaitu lewat uang karcis pertandingan, telah disedot pertandingan-pertandingan Liga Utama. Akibatnya, jika perserikatan mengadakan pertandingan, penonton sangat berkurang. Beberapa pengurus perserikatan di Sumatera Utara berjanji akan terus menggali sumber-sumber dana baru, selain tetap membina sumber yang telah ada selama ini. Di Jakarta, Persija Menteng akan tetap mengandalkan sumber tetapnya selama ini, yaitu menyewakan lapangannya untuk kompetisi Liga Utama dengan tarif Rp 250.000 sekali main.