3 Faktor Picu Perang Puputan Margarana, Pengorbanan I Gusti Ngurah Rai

TEMPO.CO, Jakarta - 20 November merupakan tanggal yang istimewa bagi masyarakat Bali. Tepat satu tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, masyarakat Bali di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan berjuang melawan pasukan Belanda yang berambisi untuk mendirikan Negara Indonesia Timur. Pertempuran yang kemudian dikenal sebagai Perang Puputan Margarana tersebut dipimpin oleh sosok Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Divisi Sunda Kecil. 

Dilansir dari repository.unej.ac.id, I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan yang disebut Ciung Wanara untuk berjuang habis-habisan dalam melawan Belanda. Ia memegang peranan penting dalam perang Puputan Margarana. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam perang tersebut, I Gusti Ngurah Rai memiliki peran dalam menyusun strategi, mengatur serangan, hingga berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat di Pulau Jawa untuk meminta bantuan. 

Pertempuran antara pasukan Ciung Wanara dengan pasukan Belanda berlangsung sangat sengit. Karena tidak memiliki perlengkapan senjata yang mumpuni, pasukan Ciung Wanara menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan Belanda. Pada titik akhir pertempuran, sebagaimana dilansir dari e-journal.pasca.undiksha.ac.id, I Gusti Ngurah Rai memekikkan kata "Puputan!" yang berarti perintah untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Dilansir dari bi.go.id, I Gusti Ngurah Rai pada akhirnya tewas bersama dengan 95 pasukannya di tangan Belanda. 

Meskipun demikian, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya berhasil menewaskan 400 pasukan Belanda. Taktik perang gerilya dan perang Puputan khas Bali yang ia terapkan mampu membawa perlawanan yang berarti bagi pasukan Belanda. Hal tersebut kemudian membuat I Gusti Ngurah Rai dinobatkan menjadi salah satu Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia. Namanya pun kini juga diabadikan sebagai nama salah satu bandara terbesar di Bali. 

Metusnya Perang Puputan Margarana yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai di Bali dipicu oleh tiga faktor. Pertama, faktor politik internasional yang mengizinkan Belanda untuk merebut kekuasaannya kembali di Indonesia. Kedua, faktor politik nasional yang menempatkan Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca-Kemerdekaan. Ketiga, faktor politik lokal, yakni rasa senasib dan sepenanggungan yang dirasakan masyarakat Bali dengan seluruh masyarakat Indonesia dalam hal melawan penjajahan.