Siasat Prabowo Mempercepat Transisi

Kunjungan pada 31 Mei lalu itu rupanya membahas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dasco mengaku diminta oleh Prabowo langsung untuk mengepalai tim ini. Ketua Harian Partai Gerindra ini mengungkapkan tujuan tim sebetulnya adalah mencari dan menyesuaikan data yang diperlukan untuk pemerintahan mendatang.

“Kami ditugaskan mencari data oleh Pak Prabowo sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan keputusan strategis,” kata Dasco saat dihubungi Tempo, Senin, 3 Juni lalu.

Menurut dia, tim ini memang dibentuk hanya untuk kepentingan mempersingkat waktu penyesuaian pemerintahan baru. Tidak ada tujuan lain selain sinkronisasi.

“Hasil kerja gugus tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih,” ujar Dasco.

Meski demikian, tim sinkronisasi bentukan Prabowo ini tak berisi orang-orang dari partai lain di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu terdiri atas Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengklaim Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ikut dilibatkan dalam gugus tugas sinkronisasi ini.

“Saya mendapat info Pak Airlangga Hartarto masuk dalam tim tersebut,” kata Dave saat dihubungi Tempo, kemarin.

Terlepas dari susunan anggotanya, Dave menyebutkan tim sinkronisasi ini sangat baik bagi pemerintahan berikutnya. Menurut dia, melalui tim ini, Prabowo bisa mengetahui persis kendala, permasalahan, atau sudah sejauh mana program proyek strategis nasional telah dijalankan, serta apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. “Untuk memastikan keberlanjutan,” ujar Dave.

Tak Sama dengan Tim Transisi

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah tim sinkronisasi ini sama dengan tim transisi seperti yang dibentuk Presiden Jokowi pada 2014 untuk peralihan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Menurut dia, tim ini bertujuan melanjutkan program dari pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya, pada Maret lalu, pria yang karib disapa Zulhas ini menyebutkan tidak perlu ada tim transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

“Kalau dulu dari Pak Jokowi ke Pak SBY, kan, transisi namanya. Kalau sekarang, kan, lanjut. Ya, gugus sinkronisasi, kan, melanjutkan,” kata Zulhas saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, kemarin sore.

Dia mengatakan tidak ada perwakilan PAN dalam tim sinkronisasi karena memang tim ini merupakan hak prerogatif Prabowo. “Tidak ada perwakilan PAN. Jadi ini nanti semacam KSP yang dipercaya Prabowo. Bukan transisi. Kan, tinggal melanjutkan tugas,” tutur Zulhas.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga membantah tim sinkronisasi Prabowo-Gibran sebagai tim transisi. Menurut dia, tim ini tidak bertujuan sebagai peralihan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Pria yang akrab dipanggil Zaky ini menuturkan tujuan utama tim tersebut sebetulnya untuk mempercepat persiapan agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa efektif begitu dilantik.

“Agar sejak hari pertama dilantik sudah bisa langsung gaspol, supaya langsung kerja cepat mewujudkan visi-misi dan programnya,” kata Zaky saat dihubungi Tempo, kemarin.

Politikus asal Kalimantan Barat ini menuturkan kunjungan tim sinkronisasi ke Kementerian Keuangan tak lain untuk mempercepat penyesuaian RAPBN 2025 dengan rencana program Prabowo-Gibran yang sudah disiapkan. 

“Kalau, misalnya, tidak disesuaikan dengan RAPBN yang disusun sekarang, kita harus menunggu lagi Juni tahun depan dan enam bulan waktu kita hilang,” kata Zaky.

Dalam pertemuan dengan Sri Mulyani, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani mengatakan Prabowo ingin agar proses sinkronisasi pemerintahan saat ini dengan yang akan datang berjalan baik dan tidak menghabiskan waktu lama.

“Beliau (Prabowo) ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi,” kata Muzani, Jumat, 31 Mei lalu.

Muzani mengatakan Prabowo ingin proses transisi berlangsung cepat agar janji-janji kampanye bisa segera dilaksanakan. Karena itu, kata dia, tim sinkronisasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk persiapan pelaksanaan program kampanye Prabowo. 

Adapun Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan memang menyusun RAPBN 2025 yang akan dipakai oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, kata dia, perlu ada komunikasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunannya.

“Agar dalam RAPBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru, tapi tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder,” kata Sri.

Mengenai tim sinkronisasi ini, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro yakin Prabowo sengaja memilih orang-orang di lingkaran terdekatnya untuk menjaga kepentingannya ke depan. Menurut Agung, melalui elite Gerindra dalam tim sinkronisasi inilah semua program Prabowo bisa dipercayakan dan dieksekusi. Apalagi, kata dia, mereka merupakan kader Gerindra yang sudah lama bersama Prabowo.

“Jadi sudah tahu betul jeroan Prabowo, baik jeroan politiknya, lahir-batin sebagai presiden, maupun sebagai pemimpin mereka dalam konteks Ketua Umum Gerindra ataupun Menteri Pertahanan,” ujarnya.