Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Retret atau pembekalan kepala daerah akan digelar pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret kepala daerah yang akan dilaksanakan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, tersebut. Menurut dia, wakil kepala daerah hanya mengikuti acara penutupan karena ada kebijakan efisiensi anggaran.
Menjelang pelaksanaan pembekalan, Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, berharap ada retret untuk wakil kepala daerah terpilih untuk memaksimalkan kemitraan strategis dengan kepala daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah yang mereka pimpin.
Saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Ahad, 16 Februari 2025, Khofifah menyampaikan usulan itu karena retret nantinya difokuskan hanya untuk kepada kepala daerah, sementara wakil kepala daerah baru hadir pada saat penutupan.
“Ini tadi saya tanya (ke Kemendagri) memang ini hanya kepala daerah. Penutupannya baru dengan waka (wakil kepala daerah). Sebenarnya, mudah-mudahan, ada tahap berikutnya untuk waka karena menurut saya, strategic partnership di antara kepala daerah dan waka itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memacu produktivitas di masing-masing daerah,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, pembekalan yang diberikan tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga wakilnya. Apalagi, terdapat pengembangan kementerian dan badan baru serta untuk antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global.
Di sisi lain, Khofifah menilai gubernur dan wakil gubernur terpilih perlu berinteraksi dengan bupati dan wali kota beserta wakilnya. Dia meyakini interaksi tersebut dapat terjadi melalui pembekalan tersebut. “Menurut saya, tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.
Khofifah menyambut baik pelaksanaan retret kepala daerah. Selain menjadi momentum perkenalan dan memupuk kebersamaan, pembekalan juga dinilai menjadi sarana memahami kebijakan makro dan mikro pemerintah. Melalui retret, tutur Khofifah, kepala daerah dapat memahami lebih komprehensif kebijakan pemerintah pusat untuk kemudian dikoordinasikan dan dirincikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
“Bagaimana juga sinergisitas dengan provinsi lain. Tapi, juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global. Saya rasa hal-hal seperti ini, dinamika ini, akan sangat penting untuk diketahui oleh para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, wakil gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno, mengatakan wakil kepala daerah terpilih baru hadir saat penutupan retret pada Jumat, 28 Februari 2025. Wakil kepala daerah diwajibkan hadir satu hari sebelum penutupan, tepatnya pada Kamis, 27 Februari.
“Kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 (Februari) karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28 (Februari), kecuali Pak Gub (gubernur), Pak Gub memang dari awal,” kata pria yang akrab disapa Bang Doel itu, seperti dikutip dari Antara.
Wamendagri: Wakil Kepala Daerah Hanya Hadir di Penutupan Retret
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan alasan wakil kepala daerah hanya mengikuti penutupan pada acara retret kepala daerah di Akmil Magelang. Menurut Bima, keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. “Tapi kemudian karena efisiensi, kami ingin juga teman-teman (kepala daerah terpilih) itu lebih cepat bekerja,” kata Bima di kantor Kemendagri pada Ahad, 16 Februari 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan keterbatasan tempat menjadi salah satu alasan. Menurut Bima, kapasitas tenda di lokasi retret tidak mencukupi untuk menampung seluruh peserta jika ikut melibatkan wakil kepala daerah. “Kami harus mencarikan lagi (tendanya) begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja," ujarnya.
Meski begitu, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan jika ada pembekalan khusus untuk wakil kepala daerah. Hal tersebut tentunya dengan perencanaan yang terpisah dari retret di Magelang.
Retret Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari
Efisiensi anggaran juga berimbas pada durasi pelaksanaan retret kepala daerah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang yang semula akan berlangsung 14 hari harus dikurangi karena terdampak pemangkasan anggaran. “Retret tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” kata Bambang saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2025.
Menurut Bambang, pertimbangan pengurangan pelaksanaan retret kepala daerah itu karena dianggap kurang bermanfaat. Bambang berujar pengurangan ini setelah memerinci sejumlah kebutuhan dari efisiensi anggaran. “Ada perincian-perincian atau kebutuhan. Bukan hanya retret ya, tapi semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, pasti diefisienkan, termasuk retret,” kata dia.
Purnawirawan TNI itu mengatakan retret kepala daerah merupakan dua agenda yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional. Bambang menyebutkan saat ini kedua instansi itu menjadi satu untuk mengelola anggaran agar lebih efisien. “Retret itu kan sebetulnya dua agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas, dan keduanya itu jadi satu, supaya efektif, efisiensi,” ujarnya.
Meski begitu, Bambang mengatakan retret ini merupakan program penting. Dia mengatakan semua kegiatan penting tetap berjalan walaupun terkena pemangkasan anggaran. “Seluruh program kegiatan yang dianggap memiliki strategis, penting, ya itu tetap berjalan. Retret itu bagian dari program yang penting,” ujar dia.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pelaksanaan retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bima menyebutkan semula pembekalan kepala daerah direncanakan selama 14 hari. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, acara dipangkas menjadi 7 hari. Retret kepala daerah itu akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 atau sehari setelah pelantikan serentak yang digelar di Jakarta. “Dipadatkan dan dibuat lebih efisien,” kata Bima saat dihubungi dari Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025.
M. Rizki Yusrial, M. Raihan Muzzaki, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Reaksi Rano Karno, Ahmad Luthfi, hingga Dedi Mulyadi atas Efisiensi Anggaran Prabowo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini