Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memberikan respons soal kabar reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo yang sejak Rabu pagi, 19 Februari 2025, ramai beredar. Adapun nama yang dikabarkan bakal kena perombakan kabinet ini adalah Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Jenderal KemendiktisaintekTogar Mangihut Simatupang mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun terkait isu reshuffle tersebut. "Belum," kata dia saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Isu reshuffle ini bertepatan dengan agenda Prabowo yang akan melantik beberapa kepala lembaga, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Rabu sore, 19 Februari 2025.
Namun, saat dikonfirmasi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak membantah atau membenarkan isu reshuffle terhadap Mendiktisaintek ini. “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy dalam pesan tertulis, Rabu, 19 Februari 2025.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot menteri-menteri yang berkinerja buruk.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal Putra Ansar, mengatakan bahwa pejabat yang harus dicopot adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro. “Rombak Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis. Khususnya menteri-menteri yang bermasalah, patut dan layak untuk dipecat, adalah Mendiktisaintek,” kata dia kepada Tempo di tengah massa aksi.
Tuntutan tersebut, kata dia, diajukan karena saat ini Indonesia sedang mengalami darurat pendidikan. Satria juga meminta agar pemerintah memberikan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. “Selain itu, batalkan pemangkasan anggaran pendidikan,” ujarnya.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
