Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap jalan selama bulan puasa pada Maret mendatang. Kepala Badan Gizi Nasional (Bgn), Dadan Hindayana mengatakan program MBG akan memiliki mekanisme yang berbeda dari biasanya selama bulan puasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan,” ujar Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025 yang dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Skema Baru MBG
Selama bulan Ramadhan, program MBG akan menyesuaikan mekanisme pembagian makanannya. Makanan bergizi akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa.
“Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi-sembunyi di sekolah atau di rumah,” kata Dadan.
Sementara untuk menu MBG selama bulan Ramadhan, Dadan menuturkan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.
“Atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat,” ujar Kepala BGN tersebut.
Kemasan Baru MBG
Lalu, untuk pelaksanaan selama Ramadhan, Dadana mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi dengan rencananya akan menggunakan kantong sebagai kemasan baru dalam pendistribusian makanan di sekolah-sekolah. Penggunaan kantong ini telah dilakukan sebelumnya dalam uji coba MBG di Sukabumi, Jawa Barat.
Kantong tersebut, lanjutnya, harus dibawa kembali keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisikan makanan. Mekanisme ini kata Dadan, tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.
“Besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah,” ujarnya.
Pelaksaan MBG Selama Ramadan
Kepala BGN itu menjelaskan, program MBG akan terus berjalan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Lalu, mekanisme pelaksanaannya berlaku sama untuk seluruh siswa, tanpa memandang agama mereka, termasuk yang non muslim.
Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa meskipun ada saran agar daerah dengan mayoritas penduduk non-muslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama bulan Ramadan, pihaknya memutuskan untuk menyamakan perlakuan dengan daerah lain. Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu pelaksanaan untuk menentukan apakah perlu ada penyesuaian khusus untuk daerah non-muslim.
“Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang non muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus,” ujarnya.
Dadan berharap makanan yang disediakan dapat menjadi contoh bagi para orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, khususnya selama bulan Ramadhan. Hal ini penting untuk mengurangi kebiasaan menyajikan makanan manis dan berminyak yang kurang baik untuk kesehatan anak-anak.
Ia menekankan pentingnya memberikan makanan segar setiap hari dan mengurangi konsumsi gula berlebihan, sehingga makanan sehat yang diberikan oleh BGN dapat menjadi inspirasi bagi keluarga di rumah.
Perjalanan Program MBG
Program unggulan Prabowo, MBG, telah dimulai sejak Januari lalu pada awalnya memiliki anggaran Rp 71 triliun, kemudian ditambah Rp 100 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Rp 171 triliun. Dalam pertemuan dengan kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada 14 Februari 2025, Prabowo mengimbau mereka untuk membantu menyiapkan infrastruktur seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masing-masing.
Kepala BGN, menjelaskan bahwa kepala daerah tidak akan terlibat langsung dalam penyediaan makanan, melainkan hanya menyiapkan fasilitas pendukung.
Program ini juga mengalami pemangkasan anggaran, terutama untuk pembelian lahan, yang kemudian disiasati dengan skema pinjam pakai lahan dari berbagai instansi pemerintah seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dan kementerian. Hal ini dilakukan setelah adanya instruksi pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025. BGN mengatasi pemangkasan anggaran dengan meminjam lahan untuk pembangunan SPPG.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
