Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, memberikan klarifikasi soal program magrib mengaji yang disebut tidak inklusif. Ridwan mengatakan isu tersebut tersebar di sejumlah pemberitaan dalam beberapa hari terakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adalah The Indonesia Institute (TII), sebuah think tank yang berbasis di Jakarta, pertama kali menyatakan bahwa program tersebut tidak inklusif. Hal ini disampaikan oleh peneliti bidang politik TII, Felia Primaresti, melalui siaran pers yang diterima oleh sejumlah media, termasuk Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Felia menilai program magrib mengaji hanya eksklusif untuk masyarakat yang beragama Islam saja. Menurut dia, program itu tidak inklusif karena di Jakarta terdiri banyak kelompok masyarakat dengan agama yang beragam.
"Banyak umat beragama lain yang hidup berdampingan di kota ini, dan masih menghadapi masalah dalam hal kebebasan beribadah," ujar Felia, sembari memaparkan, "Salah satu contohnya adalah penolakan pembangunan rumah ibadat di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 2022, yang mengungkapkan ketimpangan perlakuan terhadap berbagai agama di Jakarta."
Menanggapi hal itu, Ridwan mengatakan program magrib mengaji bukan program yang dia tawarkan, melainkan datang dari usulan warga. Dia menjelaskan program tersebut pertama kali digagas oleh Anies Baswedan ketika menjabat gubernur Jakarta.
Dia mengatakan saat blusukan, warga meminta agar program magrib mengaji tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Warga, kata Ridwan, meyakini program tersebut bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja dan kriminalitas.
"Ketika blusukan, ada aspirasi agar program tersebut dilanjutkan, maka saya sebagai calon gubernur berkomitmen yang baik-baik dari pemimpin sebelumnya akan dilanjutkan, termasuk program magrib mengaji," kata Ridwan saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Senin, 7 Oktober 2024.
Ridwan menambahkan, dirinya tidak bermaksud melanjutkan program tersebut untuk kepentingan satu agama saja. Dia mengatakan akan mengembangkan program serupa untuk agama lainnya.
"Tapi jangan hanya agama Islam. Kepada petugas di gereja kalau ingin ke Vatikan kami fasilitasi, kalau pengen ke Yerusalem silakan. Akan difasilitasi. Itulah rasa adil kami yang harus dipahami sebagai gubernur Jakarta," ujar Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan berharap agar Pilkada Jakarta tidak tercemar oleh komentar-komentar yang bisa memecah belah keharmonisan. "Jakarta ini adalah representasi Indonesia. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa memecah belah, khususnya di musim Pemilu yang penuh kecurigaan," katanya.
Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penuliisan artikel ini.
Pilihan editor: Sekjen: Rumah Dinas Anggota DPR yang Layak Huni hanya 45 Persen
Foto 
