Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua komisioner Komisi Nasional Disabilitas digandeng Kementerian Agama untuk ikut berpartisipasi sebagai petugas pembimbing ibadah haji (PPIH) 2025 di Makkah. Dua komisioner, Dante Rigmalia dan Deka Kurniawan bertugas untuk memberikan pendampingan sehubungan tema penyelenggaraan haji tahun 2025, yakni Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Beda Vaksin Bill Gates dan Vaksin TBC Lain. Apa Saja?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Terobosan ini menunjukkan perspektif yang kuat dan keberpihakan yang tinggi dalam memenuhi hak penyandang disabilitas,” ujar Dante yang juga merupakan seorang penyandang disabilitas dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 13 Mei 2025.
Direktur Layanan haji Luar Negeri Kemenag Muchlis Hanafi mengatakan upaya pelibatan dua komisioner KND di tanah suci dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan jemaah disabilitas, khususnya dalam akses mobilitas dan bimbingan ibadah. “Sebagian besar jemaah disabilitas, terutama pengguna kursi roda, melaksanakan ibadah dengan didampingi petugas PPIH kloter atau petugas sektor,” kata Muchlis Hanafi saat dihubungi lewat pesan WhatsApp, Selasa, 13 Mei 2025.
Dalam memberikan layanan ibadah haji, Muchlis mengatakan, Kemenag juga bekerja sama dengan pihak syarikah (penyedia layanan di Arab Saudi) dan markaz khidmah dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas, khususnya layanan dorong kursi roda saat pelaksanaan tawaf dan sa’i.
Kendati demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dalam pemberian layanan ibadah haji bagi jemaah disabilitas. Salah satunya jumlah petugas pemberi layanan ibadah haji. “Hambatan terbesar yang masih kami hadapi berkaitan dengan distribusi petugas yang terbatas dalam melayani secara individual seluruh jemaah disabilitas,” katanya.
Selain kurangnya petugas haji yang dapat melayani jemaah secara individual, terdapat kloter campuran yang terjadi akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan sinkronisasi data. Kondisi ini membuat satu kloter terdiri atas jemaah lebih dari satu syarikah. PPIH memastikan bahwa jemaah tetap mendapatkan hak layanannya secara penuh.
“Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jemaah, meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,” ujar Muchlis Hanafi dalam siaran pers yang dimuat situs resmi Kemenag.
Pemerintah Indonesia melalui PPIH menerapkan skema berbasis syarikah secara menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Sejak 2022, Arab Saudi menetapkan kebijakan transformasi layanan haji dari berbasis wilayah ke berbasis perusahaan penyedia layanan atau syarikah. Sistem ini memudahkan pengendalian, memperjelas koordinasi, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan jemaah di lapangan.
Foto 
