Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat resmi dimulai sejak 6 Januari 2025. Adapun untuk kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri pelaksanaannya rencananya akan dimulai pekan depan, Senin 13 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di DIY telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah dalam APBD 2025. Misalnya Pemerintah Provinsi DIY menyiapkan Rp 42 miliar sedangkan pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan Rp 105 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hanya saja, alokasi itu hanya untuk pelaksanaan teknis program itu saja seperti porsi makanan yang akan didistribusikan. Belum termasuk dampak lain yang ditimbulkan seperti potensi peningkatan volume limbah sampah.
"Tidak ada alokasi (anggaran) tambahan untuk mengelola limbah program makan bergizi gratis, anggaran yang disiapkan hanya untuk pengadaan makanan saja," kata Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko kepada Tempo, Sabtu 11 Januari 2025.
Potensi tambahan limbah sampah organik dari program ini disebut sebut akan meningkat. Terlebih belakangan, menu makan bergizi gratis dipersoalkan pasca-anggarannya diturunkan dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsinya.
Menu makan pun ala kadarnya pun dinilai tidak sesuai selera siswa sehingga makanan berpotensi dibuang dan memicu timbulnya sampah organik.
Padahal, situasi Kota Yogyakarta setahun terakhir sedang menghadapi darurat sampah yang membuat depo-depo sering ditutup akibat sampah meluap tak terangkut.
Haryoko menuturkan, pihaknya sendiri tidak terlalu mempersoalkan tidak adanya anggaran tambahan untuk menangani limbah program itu.
"Harapan kami pengelolaan sampah dari program tersebut bisa dikelola sekolah-sekolah (peserta program makan bergizi) yang bekerja sama dengan bank sampah sekitarnya," kata Haryoko.
Dari pengelolaan oleh sekolah itu kemudian, bisa dikoordinir oleh pengampu wilayah seperti kelurahan atau kecamatan.
"Jadi sampah dari program itu tidak menambah volune sampah harian," kata Haryoko.
Menyandang Kota Wisata, produksi sampah harian di Kota Yogyakarta saat ini 250 ton per hari dan bisa mencapai 300 ton saat masa ramai liburan.
Haryoko menyebut, program makan bergizi gratis yang menyasar 71 ribu anak di Kota Yogyakarta dari jenjang TK hingga SMP, belum diiketahui persis potensi tambahan limbah organiknya.
"Kalau perkiraan kami tidak terlalu banyak tambahan sampahnya, masih bisa dikelola swadaya dengan bank sampah," kata Haryoko yang menyebut belum ada rencana depo khusus untuk mengelola limbah sampah program ini.
Haryoko menuturkan, pengelolaan sampah organik dan anorganik tidak boleh disatukan. Sejak masa darurat sampah di Kota Yogyakarta, pemerintah kota lebih berfokus menangani sampah anorganik.
"Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan metoda biopori, ember tumpuk, losida atau komposter," kata dia.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan hingga saat ini belum ada jadwal pasti program makan bergizi gratis yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta.
Hanya saja, pihaknya telah mendapat informasi akan mulai dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 13 Januari mendatang.
"Kalau untuk pelaksanaan, kami sudah siap," kata dia.
Pilihan Editor: Jubir PCO Klaim Food Waste Makan Bergizi Gratis Punya Potensi Ekonomi Tinggi