Jejak Suram TNI Mengelola Swasembada Pangan

Novi adalah perwira aktif yang sebelumnya menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI. Pengangkatannya mendapat sorotan tajam dari kelompok sipil karena dianggap melebihi kewenangan tentara. Kemampuan dia dalam mengatasi masalah pangan juga menjadi pertanyaan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertanian, Riyono, menilai sebaiknya posisi Direktur Bulog diisi oleh kalangan profesional. “Idealnya memang harus diisi oleh ahli dan manajemen pangan,” ucap Riyono, politikus Partai Keadilan Sejahtera, kepada Tempo ketika ditanya perihal status Novi sebagai prajurit TNI aktif.

Riyono tak menyangkal bahwa Kepala Bulog dari TNI memang bisa diberi kesempatan yang sama untuk bekerja paling tidak selama tiga bulan. Patokannya adalah target serap gabah beras yang ditetapkan pemerintah sebanyak 3 juta ton. Namun legislator Komisi IV ini mengingatkan ⁠posisi serupa pernah diisi oleh jenderal polisi yang kinerjanya tidak sesuai.

Bulog—saat ini di bawah Kementerian BUMN—adalah lembaga penting yang ditugasi mengawal ketahanan pangan nasional. Lembaga ini memiliki dua fungsi, yaitu menyerap beras atau gabah dari petani dan melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bagi konsumen.

Keterlibatan prajurit dalam mengelola urusan pangan pernah terjadi sebelumnya. Melalui Kementerian Pertahanan, TNI masuk dan mengembangkan proyek food estate singkong di Kalimantan Tengah yang dimulai pada 2020. Program bersama Kementerian Pertanian itu kehabisan dana untuk dilanjutkan pada 2023. Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut Wahyu Perdana mengatakan paling tidak ada tiga penyebab pembukaan lahan skala luas monokultur pangan itu gagal. 

Pertama, salah memahami ekosistem dan lokasi. Dalam konteks ini, secara spesifik adalah ekosistem gambut. Pada 2024, Pantau Gambut melakukan studi mendalam di area bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi food estate. Dari tiga blok eks-PLG dengan total luas 243.216 hektare yang dianalisis oleh Pantau Gambut, hanya 1 persen yang benar-benar sesuai sebagai lahan pertanian.

Wahyu menambahkan, kekeliruan kedua yang dilakukan pemerintah adalah salah memilih pendekatan atau metode. Menurut dia, pendekatan monokultur untuk pangan justru meningkatkan risiko lingkungan dan kerentanan pangan. Pantau Gambut 2023 menyigi area rencana pelaksanaan food estate tahap I pada 2020-2021 di Kalimantan Tengah seluas 31 ribu hektare.

Pengolahan tanah untuk tanaman singkong di area lumbung pangan nasional food estate, di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Maret 2021. ANTARA/Makna Zaezar

Lahan itu dibagi masing-masing seluas 10 ribu hektare di tiga kabupaten, yaitu Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas. Hasil pemantauan melalui citra satelit menunjukkan adanya deforestasi, dengan area seluas 700 hektare di Desa Tewai Baru menjadi area ekstensifikasi terluas.

Kekeliruan ketiga adalah salah tata kelola. “Pelibatan militer justru keluar dari fungsi utamanya,” kata Wahyu melalui pesan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025. Dia menyebutkan, sejak masa Soeharto hingga saat ini, pendekatan monokultur skala luas untuk pangan tidak pernah menunjukkan keberhasilan. 

Wahyu memberikan contoh lain kegagalan TNI mengurus pangan, yang terbukti dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019. Hasil pemeriksaan BPK atas program cetak sawah Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat mengungkap 17 temuan yang memuat 21 permasalahan.

Permasalahan itu terdiri atas sembilan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan enam permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp 935,61 juta. Ada pula enam permasalahan ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi sebesar Rp 403,42 miliar. 

Tempo belum mendapat konfirmasi dan komentar Istana serta Kementerian BUMN hingga berita ini ditulis. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan juru bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, belum merespons pertanyaan soal status Novi sebagai prajurit aktif yang akan mengurus bidang pangan.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di kantor Kementerian BUMN sebelumnya, Erick mengatakan keputusan menunjuk Novi sebagai Direktur Bulog untuk penyegaran pada perusahaan yang bertugas mengelola dan mendistribusikan pangan ini. Erick mengatakan pilihan itu ia ambil untuk memaksimalkan program penyerapan 3 juta gabah sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Yang terpenting jangan sampai sekarang kita menuju swasembada beras, tapi penyerapannya tidak maksimal,” tutur Erick pada Senin, 10 Februari 2025.

Kepala Pusat Penerangan TNI Hariyanto menyatakan penunjukan Novi sebagai Direktur Utama Bulog merupakan permintaan Kementerian BUMN atas persetujuan Panglima TNI Agus Subiyanto. Hariyanto tidak menanggapi pertanyaan soal kritik atas pengangkatan Novi.

Hariyanto mengklaim TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional. “Termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional,” katanya melalui pesan pendek. ●