Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan tunjangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru tanpa perantara. Hal ini dia sampaikan dalam agenda Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah yang digelar di kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bapak Presiden dan para tamu undangan, saya melaporkan Percepatan Penyaluran Tunjangan ASN langsung ke rekening guru atas realisasi dan arahan kebijakan Bapak Presiden, ini merupakan birokrasi dan layanan publik yang tidak birokratis, tapi harus memudahkan, tepat, cepat, efektif, efisien," kata Mu'ti di depan Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mu'ti menyatakan, selama 15 tahun, yakni sejak 2010 hingga 2024, tunjangan guru ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke ekening pemerintah daerah terlebih dulu, yaitu rekening kas umum daerah, baru kemudian ditransfer ke rekening guru. Namun, mulai di tahun ini, dengan kebijakan yang baru, tunjangan yang ditransfer pemerintah pusat akan bisa langsung diterima oleh setiap guru.
Adapun proses transfer tunjangan guru tanpa perantara, kata Mu'ti, akan dimulai bulan ini. “Agar para guru dapat merayakan Idulfitri dengan gembira, bekerja dengan lebih baik dalam menunaikan tugasnya mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
Mu'ti merinci jumlah guru ASN dan PPPK yang akan menerima transferan tunjangan guru langsung kali ini, yakni 1.476.964 guru ASN dari rekening Kemenkeu dan 392.802 guru non ASN yang menerima transfer langsung ke rekening masing-masing dari Kemendikdasmen. "Proses validasi data masih berlangsung, dana akan ditransfer apabila data-data telah valid,” kata dia.
Dalam sambutannya, Mu'ti turut mengapresiasi tiga kabupaten yang melakukan validasi data guru paling cepat, yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kudus.
Sementara itu, untuk saat ini, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda), dari sekitar 900.000 data rekening guru yang sudah masuk, 70 persen di antaranya sudah dinyatakan valid oleh bank. Namun, masih ada sekitar 200.000 data rekening yang sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh bank.
Eka Yudha Pratama berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
