Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti agar tidak mengganggu. Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam acara rapat koordinasi nasional atau Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia. Semua kekuatan dari berbagai latar belakang perlu bersatu. Namun dia tidak memaksa semua pihak untuk ikut dalam kerja bersama tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya, jangan mengganggu,” kata Prabowo.
Peringatan Prabowo itu mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk dari partai politik yang tidak mengusungnya dalam Pilpres 2024.
1. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera: Kontrol terhadap Pemerintah Wajib
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mardani Ali Sera, menanggapi pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya.
Dia menilai sangat wajar Prabowo mengucapkan pernyataan itu karena dia menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.
"Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok," kata Mardani saat dihubungi pada Sabtu, 11 Mei 2024.
Namun Mardani mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya nanti. Menurut dia, PKS tetap akan menjadi oposisi kritis yang ikut membangun Indonesia mendatang.
"Tapi kontrol (terhadap) pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama," kata dia.
2. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi: Mengkritik dalam Batas Wajar Tak Bisa Disebut Mengganggu
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Achmad Baidowi menilai pihak yang dimaksud Prabowo bukan ditujukan kepada pihak yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. Menurut dia, kritik yang diajukan pihak di luar pemerintahan tidak bisa dianggap mengganggu.
"Mengganggu itu kan buat kekacauan, mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan dan pertahanan," ujar pria yang akrab disapa Awiek itu saat dihubungi pada Sabtu, 11 Mei 2024.
Awiek mengatakan, jika kritik yang diberikan untuk mengkritik program pemerintah masih dalam batas wajar dan sesuai dengan kondisi yang ada, tidak bisa disebut mengganggu.
Dia juga menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun. Awiek yakin Prabowo memahami dinamika demokrasi yang memungkinkan adanya pihak di dalam dan di luar pemerintahan.
"Beliau (Prabowo) pernah menjadi oposisi selama 10 tahun, 2 periode beliau berada di luar pemerintahan," kata dia.
SULTAN ABDURRAHMAN | YOHANES MAHARSO
Foto 
