Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Presiden 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Berbahaya untuk Tatanan Politik ke Depan

Syarief Hasan menegaskan bahwa isu perubahan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode tidak pernah dibahas di MPR.

20 Maret 2021 | 15.00 WIB

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan saat acara "Temu Tokoh Nasional bersama Wakil Ketua MPR Syarief Hasan" di aula Ponpes Al-Uzlah, Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu, 21 November 2020.
Perbesar
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan saat acara "Temu Tokoh Nasional bersama Wakil Ketua MPR Syarief Hasan" di aula Ponpes Al-Uzlah, Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu, 21 November 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Syarief Hasan menegaskan bahwa isu perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden atau jabatan presiden 3 periode tidak pernah dibahas di MPR. "Sama sekali tidak pernah dibahas dan tidak pernah ada pikiran untuk membahas di MPR," kata Syarief dalam diskusi Polemik, Sabtu, 20 Maret 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Syarief mengatakan, ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden saat ini sudah cukup ideal. Jika diubah atau masa jabatan presiden dan wakil presiden diperpanjang, Syarief menilai akan banyak implikasinya. "Berbahaya untuk tatanan politik bangsa ke depan. Sementara kita menghendaki stabilitas politik dalam membangun bangsa," katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Menurut politikus Partai Demokrat itu, MPR sedang fokus pada pembahasan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Itu pun, kata Syarief, lembaganya masih dalam tahap meminta saran dan pandangan dari stakeholder masyarakat, serta sosialisasi.

Isu memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya disampaikan mantan Ketua MPR, Amien Rais. Amien Rais menyebut rezim pemerintahan akan mengambil langkah meminta sidang istimewa MPR untuk menyetujui amandemen satu atau dua pasal dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, menurut Amien, perubahan itu akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. "Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ucap mantan Ketua MPR RI ini lewat akun Youtube Amien Rais Official, Sabtu malam, 13 Maret 2021.

Friski Riana

Lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana pada 2013. Bergabung dengan Tempo pada 2015 di desk hukum. Kini menulis untuk desk jeda yang mencakup isu gaya hidup, hobi, dan tren. Pernah terlibat dalam proyek liputan Round Earth Media dari International Women’s Media Foundation dan menulis tentang tantangan berkarier para difabel.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus