Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa Universitas Andalas bersama Politeknik Negeri Padang (PNP) melakukan aksi Indonesia Gelap di depan gerbang utama Kampus UNAND, Limau Manis, Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BEM KM Unand, Dedi Irwansyah mengatakan keresahan yang dirasakan akhir-akhir ini, mulai dari efisiensi anggaran yang dibebankan kepada faktor pendidikan dan kesehatan hingga Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Efisiensi anggaran ini dibebankan kepada aspek pendidikan dan kesehatan dan itu sungguh sangat miris,” kata Dedi ketika diwawancarai oleh Tempo, Selasa, 18 Februari 2025.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan efek dari efisiensi ini dapat memicu lonjakan biaya uang kuliah tunggal (UKT), mengurangi nilai bantuan bahkan kuota beasiswa pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan gaji dosen. Tidak hanya itu, kebijakan efisiensi anggaran, lanjut Dedi ini juga berdampak pada pemangkasan dari pagu anggaran yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
“Dan juga pagu anggaran yang direncanakan oleh Kemendikti Saintek, yang dimana rancangan disampaikan Rp 50,6 triliun, itu akan dipotong sebesar Rp14,3 triliun,” ucap Dedi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang tengah berkunjung ke kampus UNAND setelah menghadiri kegiatan di PNP. Aksi yang dilakukan bersama mahasiswa PNP itu memanfaatkan kehadiran Ketua Komisi X DPR RI yang sedang berkunjung dan memberikan materi di PNP.
Isi Tuntutan Indonesia Gelap di Unand
Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawakan oleh BEM KM Unand bersama mahasiswa PNP dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap. Berikut beberapa tuntutan utama yang disuarakan oleh mahasiswa.
- Menolak efisiensi anggaran
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menyasar sistem pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Dari adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, sejumlah aspek terkena getahnya, seperti gaji dosen, kenaikan UKT, keberlanjutan beasiswa pendidikan KIP Kuliah. Mahasiswa khawatir dengan adanya pemangkasan pagu anggaran Kemendikti Saintek akan berdampak pada pengurangan kuota atau bahkan menghilangkan beasiswa KIP Kuliah
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan mengeluarkan anggaran program tersebut dari anggaran pendidikan. Dedi melanjutkan, dengan adanya program MBG, dana APBN terkuras sehingga memerlukan efisiensi anggaran. Menurut Dedi, program tersebut harus dievaluasi untuk kemudian tepat sasaran.
“Dirasanya dari program ini harus dievaluasi untuk kemudian tepat sasaran kepada ibu-ibu hamil untuk memperbaiki gizi Akibat adanya pemangkasan anggaran,” ujarnya.
- Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan
Dedi menyayangkan bahwa pendidikan dan kesehatan tidak menjadi prioritas, dan mengkritik mengapa efisiensi anggaran tidak dilakukan pada gaji pemerintah atau pihak keamanan, melainkan pada sektor pendidikan.
Melalui adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan, banyaknya pekerja-pekerja yang dirumahkan atau PHK. Lebih lanjut, Dedi mengharapkan sektor pendidikan dapat menjadi prioritas pemerintah.
“Harapannya pendidikan dapat menjadi prioritas. Pernah disampaikan bahwasanya sektor pendidikan dan kesehatan adalah program pendukung dan tentunya sangat miris untuk hal itu,” kata Dedi.
- Menolak RUU Minerba
Aksi yang dilakukan sebagai bentuk keresahan dari berbagai masalah, termasuk RUU Minerba. Mahasiswa memprotes pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Mereka menilai hal ini dapat mengancam independensi akademik perguruan tinggi.
“Nah ini sangat lucu dan ketika memang perguruan tinggi mengelola tambang, tentu esensi dari pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa saja hilang. Kemudian yang kedua adanya efisiensi anggaran,” kata dia.
Foto 
