Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Belum Pastikan Berangkat Retret ke Akmil Pasca- Instruksi Megawati

Seluruh perlengkapannya untuk mengikuti pembekalan yang akan berlangsung hingga 28 Februari itu juga sudah ia kemas dalam koper dan disiapkan di Magelang sejak sehari sebelumnya. "Semua koper sudah saya taruh di sana (Magelang), karena perintah (pusat) semua kepala daerah harus sudah taruh koper di Magelang sejak hari Kamis kemarin," ujarnya.

Meski persiapannya sudah lengkap, kata Hasto, dengan beredarnya surat instruksi Megawati itu pihaknya masih akan menunggu perkembangan. Apakah akan berangkat atau tidak. "Jadi belum tentu akan berangkat (walau persiapan sudah semua), saya masih menunggu klarifikasi Mas Pramono dulu," ujarnya.

Hasto sendiri di hari pertamanya bekerja lebih memilih menyapa para kepala dinas dan menyambangi ruang utama di Balaikota Yogyakarta.

Adapun instruksi Megawati kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan itu momentumnya tak berselang lama dari penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 20 Februari 2025.

KPK menahan Hasto sebagai tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku yang kini buron.

Penahanan Hasto memantik reaksi pengurus partai itu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengurus PDI Perjuangan Yogyakarta misalnya langsung menggelar doa bersama sekaligus memberikan dukungan kepada politikus yang juga berasal dari Kota Yogyakarta itu.

Dalam doa bersama yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta itu, para pengurus juga menggelar aksi potong tumpeng sebagai bentuk dukungan agar Hasto kuat dalam menghadapi proses hukum yang dinilai janggal itu.

"Doa bersama untuk Pak Hasto ini kami niatkan agar mereka yang telah mendzolimi bangsa ini kalah dengan perjuangan menegakkan kebenaran," kata Masyhuri, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) DIY yang juga pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Kamis 

Adapun Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan penahanan Hasto bagi PDI Perjuangan seperti dalam posisi kembali diuji sejarah. 

"Hari ini PDI Perjuangan kembali diuji sejarah, setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby, tiga hari setelah itu para pimpinan KPK yang diusulkan Jokowi dilantik menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dan hari ini menahannya," kata Eko.

PDI Perjuangan, kata Eko, melihat jika penahanan Hasto merupakan buntut panjang sejumlah peristiwa politik sebelumnya.

"Diawali temuan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memvonis bersalah Anwar Usman selaku ipar Jokowi, terbukanya jalan bagi Gibran sebagai cawapres. Sehingga penahanan Hasto ini menjadi puncak wajah buram demokrasi kita, abuse of power terjadi di situ," ujar dia.

Eko menyatakan PDI Perjuangan sangat memahami jika Indonesia negara hukum sehingga tidak etis menjadikan hukum sebagai alat pemukul lawan politik.

"Perlu digarisbawahi, setelah Hasto mengajukan praperadilan kedua, seharusnya KPK menghormati proses itu dengan tidak melakukan proses hukum sampai putusan hakim dalam pra peradilan selesai," ujar dia. "Tapi faktanya, KPK kembali memanggil Hasto dan beliau sebagai warga negara taat hukum memenuhi panggilan itu, yang ternyata berujung penahanan." 

Eko menyatakan melalui doa bersama itu, pihaknya meminta Hasto tetap kuat berjuang seperti halnya Bung Karno yang kuat menghadapi penjajahan Belanda. Juga seperti Ketua Umun PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang kuat menghadapi Orde Baru saat Suharto berkuasa 32 tahun.

"Banteng Yogyakarta tetap yakin dan percaya dengan spirit PDI Perjuangan Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran pasti menang," kata Eko.

Pilihan Editor: Kepala Daerah se-Bali di Yogyakarta Menuju Lokasi Retret, Minus Gubernur Bali Wayan Koster