Arsip

Tempo, 4 Februari 1978

Sebanyak 30 ribu kar-ya-wan menjadi penganggur- baru sepanjang 1977 si-lam. Bersama 10 ribu be-kas tahanan G30S/PKI yang dibebaskan dan lang-sung masuk angkat-an kerja, para penganggur baru itu bersaing de-ngan jutaan angkatan kerja baru memperebutkan lowongan. Mereka memadati kantor-kantor penempatan tenaga kerja di berbagai daerah.

Kantor Tenaga Kerja- Ka-rawang, misalnya, di-serbu 39 ribu pen-ca-ri kerja, padahal cuma ter-sedia 100 lowongan di perusahaan lokal. Me-nu-rut hitungan Mente-ri Riset Sumitro Djojo-ha-di-ku-su-mo ketika itu, jum-lah penganggur su-dah me-le-bihi 5 juta ji-wa, dan diper-kirakan ber-tambah satu ju-ta tiap tahun.

Setelah 25 tahun ber-lalu, pengurangan kar-ya-wan tetap menja-di pilih-an pengusaha un-tuk memangkas biaya produksi. Maka, pada 2003, peme-rin-tah dan DPR mengesah-kan Undang-Undang Ke-te-na-ga-kerjaan yang meng-atur pe-mecatan, termasuk mem-beri pesangon la-yak- ke-pada buruh. Aturan ini membuat pengusaha ber-keberatan melakukan pemutusan hubungan ker-ja.

Saat pemerintah kini be-rencana merevisi undang-undang, yang antara lain menghapus kewajiban perusahaan memberi pesangon kepa-da buruh kontrak yang be-kerja kurang dari lima ta-hun, hal ini ditentang ke-ras para buruh. Demo pun meluas, dari yang damai hingga anarkis.