Hentikan Kontrak Karya Freeport

Hampir setengah abad Freeport mendulang kekayaan dari bumi Papua, sejak 1972 hingga izin berakhir pada 2021. Baru-baru ini pemerintah mempersilakan perusahaan asal Amerika Serikat itu menambah investasinya sebesar US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250,3 triliun.

Selama periode itu, Indonesia hanya mendapat "percikan" royalti, dividen, dan pajak. Freeport mengklaim 60 persen pendapatannya mengalir ke kantong pemerintah Indonesia. Dalam 22 tahun terakhir saja, menurut mereka, setorannya mencapai Rp 214,76 triliun.

Tapi apa yang diperoleh masyarakat Papua dari setoran sebanyak itu? Kelaparan dan kesenjangan sosial yang begitu kasatmata, sehingga menjadi bibit konflik. Misalnya di Yahukimo. Dan, ironisnya, penghasilan para petinggi Freeport Indonesia ternyata sejuta kali pendapatan rata-rata orang Papua.

Kini Freeport meminta izin penambangan mereka di Papua diperpanjang. Sementara pemerintah menimbang apakah memperpanjang atau menyetop, publik ingin pemerintah tegas: hentikan kontrak karya dengan Freeport. Dalam jajak pendapat di Tempo.co, hampir seluruh responden atau 95,8 persen mendukung jika Presiden Joko Widodo "mengusir" perusahaan tambang itu dari Tanah Air.

Saat ini cadangan mineral di Timika, Papua, masih berlimpah, sekitar 2,52 miliar ton bijih. Setiap ton bijih mengandung 0,97 gram tembaga, 0,83 gram emas, dan 4,13 gram perak.

Indikator Pekan Ini

Apakah menurut Anda Presiden Jokowi mesti merombak kabinetnya setelah setahun bekerja?www.tempo.co.