Hak Jawab Agung Sedayu Group

Perbesar

Surat Pembaca

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Hak jawab PT Kukuh Mandiri Lestari dari Agung Sedayu Group atas editorial
Agung Sedayu Group mengirim hak jawab ketiga menyoal pernyataan Sugianto Kusuma alias Aguan.
Di hak jawab pertama, kata “babak belur” mereka nyatakan mengacu pada filosofi bisnis; di hak jawab sekarang berbeda.

MERESPONS artikel Opini Tempo “Mudarat Proyek Strategis Nasional” yang ditayangkan di YouTube pada 12 Desember 2024, berikut ini hak jawab kami.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. Opini tersebut tendensius, menyudutkan, dan menggiring opini negatif terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland tanpa riset atau penyelidikan lebih dulu serta tidak berbasis data dan fakta sehingga mengandung unsur penyebaran berita bohong.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

2. Kami keberatan atas pernyataan yang mengait-ngaitkan permasalahan PSN di wilayah lain dengan PSN PIK 2 Tropical Coastland. PSN PIK 2 bertujuan mengembangkan kawasan berbasis keberlanjutan lingkungan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Penetapan PSN PIK 2 sesuai dengan prosedur. PSN PIK 2 Tropical Coastland berada di Banten seluas kurang-lebih 1.756 hektare yang merupakan tanah negara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah pengelolaan Perhutani. Kondisinya terdegradasi/tergerus oleh abrasi air laut dan empang/tambak masyarakat dengan mangrove tersisa sekitar 91 hektare dan lahan tersebut tidak dihuni/tidak ditempati masyarakat. Dengan demikian, tuduhan adanya konflik pelanggaran hak asasi manusia merupakan fitnah.

3. PIK Tropical Coastland tidak dipaksakan menjadi PSN, melainkan ditetapkan sebagai PSN. Penetapannya sebagai PSN bertujuan mempermudah perizinan dasar tata ruang dan darat serta persetujuan lokasi dan pelepasan kawasan hutan agar memberikan manfaat bagi pemerintah ataupun masyarakat dengan nilai investasi Rp 39 triliun yang seluruhnya dari pihak swasta sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyerap 6.235 tenaga kerja, dan menambah 10 juta wisatawan.

4. PIK Tropical Coastland bukan bagian dari program pengadaan 3 juta rumah. Agung Sedayu Group mendukung program pemerintah dan akan membantu realisasi pembangunannya melalui tanggung jawab sosial perusahaan, tanpa imbalan. Agung Sedayu Group selalu tunduk dan patuh pada aturan/ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka pernyataan mengenai “pengusaha nakal” merupakan fitnah dan tidak benar.

Lenny M. Poluan
Kuasa hukum PT Kukuh Mandiri Lestari

Hak Jawab Agung Sedayu Group

MENGENAI wawancara dengan Bapak Sugianto Kusuma (Bapak Aguan) di Tempo edisi 9-15 Desember 2024, "Soal IKN, Aguan: Kami Mesti Menjaga Wajah Presiden", dengan ini kami menyampaikan hak jawab untuk memberikan klarifikasi. Pembangunan sembilan bulan yang dimaksud adalah dalam konteks pembangunan hotel, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bapak Aguan tidak pernah menyatakan/menyebut secara langsung ataupun tidak langsung “babak belur” dalam pembangunan IKN.

Ali Hanafia
atas nama Divisi Legal Agung Sedayu Group

Kami sudah memeriksa ulang rekaman wawancara. Pernyataan “babak belur” merupakan jawaban atas pertanyaan “risiko investasi IKN”. Dalam hak jawab sebelumnya, Divisi Legal Agung Sedayu Group menyatakan istilah “babak belur” mengacu pada filosofi bisnis Sugianto Kusuma. Dengan demikian, redaksi tidak mengubah isi wawancara tersebut.

Makan Siang Gratis Vs Pendidikan Gratis

BIAYA program makan siang bergizi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Dimulai pada awal 2025, program ini mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 71 triliun. Jika dihitung secara merata untuk lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran yang dibutuhkan Rp 355 triliun. Sebuah angka yang fantastis di saat ekonomi nasional sedang dalam kondisi tidak begitu baik dan beban utang negara yang meningkat.

Mengingat situasi keuangan negara sedang mengalami defisit relatif besar, yakni Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen produk domestik bruto, pemerintah mencari opsi pemasukan APBN. Salah satunya penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Tentu saja kenaikan PPN akan makin membebani ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah.

Sudah selayaknya Presiden Prabowo mengevaluasi secara mendalam dan komprehensif “pemaksaan” realisasi program makan bergizi gratis yang belum “urgen” saat ini. Prioritas utama sekarang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi penting dan mendasar untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa mendatang.

Walaupun alokasi APBN untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen, dana besar tersebut belum menyentuh langsung dan berdampak signifikan terhadap pemerataan pendidikan untuk anak-anak dari usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Alangkah bijaknya jika dana jumbo program makan siang gratis yang berdampak jangka pendek tersebut dialihkan ke program pendidikan gratis sampai sekolah tingkat lanjut.

Dr Yosminaldi, SH, MM
Bekasi, Jawa Barat