Posisi Para Menteri Sudah Tepat

PRESIDEN Abdurrahman Wahid sudah menetapkan 35 anggota kabinetnya, melar dari rencana semula, 25 menteri. Rupanya, mekarnya kabinet ini karena Gus Dur, demikian presiden baru itu biasa disapa, ingin agar kabinetnya komplet. Tak aneh jika Gus Dur memilih para menteri dari berbagai kalangan, dari orang-orang partai, lembaga swadaya masyarakat (LSM), militer, pengusaha, sampai teknokrat. Selain itu, hampir semua suku-suku besar di Indonesia terwakili, dari Aceh sampai Irianjaya. Pendek kata, Kabinet Persatuan Nasional, diharapkan bisa memenuhi aspirasi dan keinginan semua ke-lompok atau golongan di Indonesia.

Tapi, apakah keinginan masyarakat mengenai anggota kabinet yang berkualitas terpenuhi? Harapan itu tampaknya terpenuhi karena sebagian besar responden menjawab bahwa anggota kabinet Gus Dur cukup berkualitas. Responden agaknya melihat banyaknya menteri yang punya gelar akademis tinggi sebagai salah satu indikatornya. Meskipun demikian, yang menganggap kualitas anggota kabinet ini biasa-biasa saja juga cukup besar.

Sebagian responden juga menilai bahwa para menteri kabinet Gus Dur sudah dipilih berdasarkan profesionalitas masing-masing. Tampaknya, pengaruh gelar masih cukup besar dan sering dianggap identik dengan profesionalitas seseorang. Tapi, yang menjawab "tidak" juga besar, yakni separuh dari yang menjawab "ya". Responden yang menjawab "tidak tahu" juga cukup besar, sama dengan yang menjawab "tidak". Ini menunjukkan bahwa responden masih banyak yang belum mengenal anggota kabinet.

Kendati demikian, sebagian besar responden menilai bahwa Gus Dur sudah memilih orang yang tepat. Beberapa menteri yang mendapatkan nilai lumayan bagus dari responden antara lain Men-ko Ekuin Kwik Kian Gie, Menteri Hukum dan Perundang-un-dangan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan Panglima TNI Lak-samana Widodo A.S. Pilihan ini tidaklah berlebihan mengingat pengalaman dan reputasi mereka selama ini. Kwik, misalnya, di-kenal sebagai ekonom yang lantang bersuara mengkritik berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto dan Habibie.

Sebaliknya, menteri yang mendapat penilaian tidak cocok pa-ling besar adalah Menko Polkam Jenderal TNI Wiranto. Dari responden yang menilainya tidak cocok, sebagian besar minta agar bekas Panglima TNI itu diganti. Peringkat kedua adalah Men-teri Pertamben Letjen TNI Agum Gumelar. Pilihan ini agaknya paralel dengan penolakan masyarakat terhadap dwifungsi TNI.

Sebagian responden ternyata juga menilai ada menteri yang dianggap tidak terlalu pas, meski tak sampai dinilai tidak cocok. Empat nama yang nilai kecocokannya di bawah 50 persen adalah Meneg Lingkungan Hidup Dr. Alexander Soni Keraf, Menteri Pertanian Dr. Ir. M. Prakosa, Meneg Pariwisata dan Kesenian Drs. Hidayat Jaelani, dan Meneg Transmigrasi Ir. Al Hilal Hamdi. Penilaian ini tidaklah aneh. Selain belum banyak dikenal posisi-nya juga dianggap tidak cocok dengan keahlian mereka.

Sikap para responden itu paralel dengan pendapat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang keberatan dengan pilihan terhadap Soni karena kapabilitasnya di lingkungan hidup diragukan. Walhi bahkan menuntut agar pengajar Etika Bisnis di Universitas Atma Jaya itu mundur. Ahli Ilmu Politik Fisip UI, Dr. Imam B. Prasodjo, punya pendapat sama. "Saya tahu dia orang yang baik, sederhana, dan susah untuk korupsi. Tapi, apa dia cukup tegar untuk mengurus lingkungan hidup, terutama menghadapi korup-tor yang banyak menguras kekayaan alam kita?" katanya.

Imam juga menunjuk banyak menteri lain yang tidak tepat posisinya, di antaranya Menteri Luar Negeri Dr. Alwi Shihab, Menteri Pertambangan dan Energi Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Meneg Riset dan Teknologi Dr. A.S. Hikam. Menurut dia, mereka hebat di bidangnya, tapi posi-sinya tidak tepat. Imam bahkan menangkap kesan bahwa pertanyaan siapa yang harus jadi menteri jauh lebih penting ketimbang siapa yang paling tepat duduk di sana. "Akibatnya, para menteri itu harus memulainya dari nol," kata Imam.

Gus Dur sendiri menerima berbagai kritik dan keberatan itu, tapi dia menolak jika ada tuntutan agar menterinya mundur. Pre-siden bahkan mengharap agar para menteri bisa bertahan sampai tahun 2004. Namun, para menteri butuh bala bantuan yang kuat agar masa belajarnya lebih cepat. "Harus ada tim asisten menteri yang bisa membantu mereka menjalankan tugasnya," katanya.

M. Taufiqurohman dan Henriko L. Wiremmer

---

INFO GRAFIS
Bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas umum anggota kabinet baru?
Berkualitas	51,6%
Biasa	31,4%
Tidak tahu	14,0%
Tidak berkualitas	3,0%
Apakah anggota kabinet ini sudah dipilih berdasarkan profesionalisme masing-masing?
Ya	53,2%
Tidak	23,8%
Tidak tahu	23,0%

Menurut Anda, apakah mereka cocok di posisinya masing-masing?
Nama	Jabatan	A. Kecocokan (%)			B. Jika "tidak cocok", menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan kepada menteri yang bersangkutan?
		Cocok	Tidak Cocok	Tidak tahu	Diganti	Diberi kesempatan	Tidak tahu
Surjadi Soedirdja	Menteri Dalam Negeri	78,2	11,2	10,2	41,1	50,0	0,0
Alwi Shihab	Menteri Luar Negeri	77,6	12,2	10,0	18,0	77,0	0,0
Juwono Sudarsono	Menteri Pertahanan	71,8	13,8	13,0	30,4	60,9	5,8
Yusril Ihza Mahendra	Menteri Hukum dan Perundang-undangan	87,4	6,2	6,2	41,9	48,4	9,7
Kwik Kian Gie	Menko Ekuin	86,8	5,4	7,4	29,6	63,0	7,4
Wiranto	Menko Polkam	64,6	25,6	5,8	63,3	31,0	0,8
Hamzah Haz	Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan	73,2	11,0	15,6	18,2	66,1	13,6
Bambang Sudibyo	Menteri Keuangan	63,2	15,6	20,8	17,9	48,7	29,5
Susilo Bambang Yudhoyono	Menteri Pertambangan	63,6	13,2	22,2	16,7	72,7	9,1
Yusuf Kalla	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	64,8	11,8	23,0	18,6	66,1	13,6
M. Prakosa	Menteri Pertanian	48,2	13,0	38,0	13,8	47,7	38,5
Nur Mahmudi Ismail	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	51,6	14,0	38,0	11,4	61,4	24,3
Agum Gumelar	Menteri Perhubungan	62,6	21,4	15,8	27,1	62,6	5,6
Sarwono Kusumaatmadja	Menteri Eksplorasi Kelautan	67,2	12,0	19,8	28,3	68,3	1,7
Bomer Pasaribu	Menteri Tenaga Kerja	55,6	13,6	30,4	33,8	58,8	5,9
Ahmad Suyudi	Menteri Kesehatan	66,4	7,8	25,0	30,8	61,5	7,7
Yahya Muhaimin	Menteri Pendidikan Nasional	58,2	11,8	29,2	8,5	45,8	42,4
K.H. M. Tholchah Hasan	Menteri Agama	69,8	6,6	22,8	12,1	66,7	18,2
Erna Witoelar	Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah	69,4	5,8	19,6	16,3	77,6	6,1
A.S. Hikam	Meneg Riset dan Teknologi	55,0	18,6	25,0	25,8	66,7	6,5
Zarkasih Noer	Meneg Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah	65,2	8,6	24,8	9,3	67,4	16,3
Soni Keraf	Meneg Lingkungan Hidup	44,8	19,0	35,6	20.0	63,2	14,7
Ryaas Rasyid	Meneg Otonomi Daerah	72,4	7,6	18,6	5,3	86,8	7,9
H. Hidayat Jaelani	Meneg Pariwisata dan Kesenian	48,4	14,2	36,8	12,7	57,7	29,6
Laksamana Sukardi	Meneg Investasi dan BUMN	64,8	11,6	22,4	13,8	74,1	6,9
Mahadi Sinambela	Meneg Pemuda dan Olahraga	55,4	14,4	29,4	18,1	72,2	9,7
Dr. Ir. Rofiq Buediro Sucipto	Meneg Pekerjaan Umum	55,2	11,0	32,6	5,5	54,5	38,2
Khofifah Indar Parawansa	Meneg Urusan Peranan Wanita	73,2	8,8	17,2	18,2	72,2	2,3
Hasballah M. Saad	Meneg HAM	65,8	8,2	24,8	9,8	82,9	7,3
A. Hilal Hamdi	Meneg Transmigrasi	49,4	13,8	36,0	8,7	56,5	31,9
Laksamana Muda Fredy Numberry	Meneg PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara)	58,6	14,2	26,2	11,3	64,8	19,7
Anak Agung Gde Agung	Meneg Masalah Kemasyarakatan	58,0	14,2	26,2	9,7	59,7	27,4
Marzuki Darusman	Jaksa Agung	72,6	16,4	10,2	40,2	53,7	1,2
Laksamana Widodo A.S.	Panglima TNI	81,2	6,0	11,8	13,3	73,3	6,7
Ali Rahman	Sekretaris Negara	61,2	11,6	26,2	6,9	62,1	27,6

Metodologi jajak pendapat ini:

• Penelitian ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 500 responden di lima wilayah DKI pada 26-27 Oktober 1999. Dengan jumlah responden tersebut, tingkat kesalahan penarikan sampel (sampling error) diperkirakan 5 persen.

• Penarikan sampel dilakukan dengan metode random bertingkat (multistages sampling) dengan unit kelurahan, RT, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi antara wawancara tatap muka dan melalui telepon.

MONITOR juga ditayangkan dalam SEPUTAR INDONESIA setiap hari Minggu pukul 18.00 WIB

Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974