TEMPO, 9 Juni 1984

Nada suara Paulias Matane, sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini (PNG), terdengar getir. "Mungkin rakyat Indonesia tidak merasakan persoalan ini, karena masalahnya tidak terjadi di sana. Tapi buat kami di PNG ini masalah besar dan berat."

Masalah berat yang dipersoalkan Matane ialah penyeberang perbatasan yang mengalir dari wilayah Indonesia, dan mulai memasuki wilayah PNG pada akhir Februari 1984. Pengungsian itu terjadi setelah kegagalan gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) melancarkan gerakan mereka pada 13 Februari. Jumlah pelarian itu sekitar 6.800 orang, sebagian besar penyeberang perbatasan ini wanita dan anak-anak.

Masalah itu menjadi persoalan penting kala itu. Sikap pemerintah PNG jelas, yakni para penyeberang batas tidak boleh menetap karena bukan warga PNG. Mereka adalah orang Indonesia, dan karena itu harus kembali. Rencana repatriasi pun dilakukan. Terlebih dulu dilakukan pertemuan dua belah pihak: Indonesia dan PNG.

Soal perbatasan negara kembali mencuat. Kepulauan Ambalat, yang berada di kawasan Kalimantan, diklaim pemerintah Malaysia sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Malaysia mengklaim wilayah itu berdasarkan peta tahun 1979. Kawasan yang berdekatan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan ini mengingatkan kembali "lepasnya" dua kepulauan itu setelah Mahkamah Internasional memutusnya tahun lalu.

Namun klaim pemerintah Malaysia tentang kawasan Ambalat jelas-jelas ditolak Indonesia. Ketegangan sempat terjadi. Kapal laut Indonesia yang berpatroli di kawasan itu berhadapan, mencegat, dan menghalau kapal Malaysia. Kini ketegangan tersebut mereda setelah disepakati jalan damai melalui meja perundingan diplomasi. Meskipun hasilnya belum tampak benar.