Tim Siluman Pemilu 1977

Tradisi membentuk “tim siluman” dalam pemilihan umum sudah ada sejak 1977. Waktu itu, Golkar, sebagai mesin Orde Baru, bernafsu menguasai penuh suara pemilih kendati ada dua partai lain yang dibentuk agar pemilu Indonesia seolah-olah demokratis. Kerja tim bayangan itu terekam dalam artikel Tempo edisi 5 Maret 1977, “Golkar Pasti Menang, Kampanye...”.

Isinya soal kerja-kerja tim siluman menjaring simpati konstituen. Aktivitas tim itu terungkap dari protes sejumlah warga Jembatan Besi, Jakarta Barat, terkait dengan penempelan stiker salah satu kontestan pemilu.

Adalah penduduk Jalan Duri Bangkit, Kelurahan Jembatan Besi, yang pertama kali menyoal kegiatan tersebut. Sejumlah pemilik rumah di sepanjang jalan itu mengaku terkejut ketika bangun pagi melihat tanda gambar kontestan pemilu di depan pintu rumah mereka. Mereka keberatan karena petugas kampanye belum meminta izin menempelkan tanda gambar itu dari para pemilik rumah.

Kegiatan tersebut rupanya berjalan masif. Sejumlah penduduk di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menyoal hal serupa. Pemimpin cabang Partai Demokrasi Indonesia mengungkap ulah tim siluman partai pesaing mereka berdasarkan laporan kader yang tinggal di daerah setempat. Penyebaran tanda gambar itu diketahui melanggar aturan karena dilakukan tiga jam lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum lekas turun tangan merespons gejolak tersebut. Tapi sikap yang mereka perlihatkan cenderung menganggap enteng persoalan. Juru bicara KPU menilai pemilik bangunan atau pekarangan rumah yang tak berkenan propertinya dijadikan sarana kampanye tak perlu bereaksi berlebihan. Menurut dia, masalah itu cukup diselesaikan dengan menyingkirkan tanda gambar dari rumah masing-masing.

Tidak diketahui apakah petugas kampanye yang menempeli rumah-rumah penduduk itu telah diberi peringatan oleh pihak keamanan setempat. Untuk menghindari gesekan serupa, aparat pengamanan pemilu didesak bersiap siaga, terlebih menjelang masa kampanye terbuka. Tak mengherankan jika tentara dan anggota hansip meningkatkan latihan pengamanan menyongsong pemungutan yang akan digelar pada 2 Mei 1977.

Potensi gesekan antarkonstituen juga direspons Presiden Soeharto kala itu. Panglima daerah militer se-Jawa dan Bali serta Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Panggabean ia minta menghadap. Soeharto memberi mereka arahan agar bersiap menampung masalah yang diajukan setiap peserta pemilu serta menangkal setiap potensi pelanggaran selama masa kampanye dan proses pemilihan.

Menteri Dalam Negeri Amirmachmud ikut angkat suara lewat saluran televisi. Dengan nada rendah, ia menyerukan agar semua peserta pemilu bisa mengendalikan diri dan tetap berpegang pada aturan main. Ia juga meminta KPU berperan laiknya seorang wasit. Tiga peserta pemilu, yakni Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya, belakangan melontarkan seruan serupa.

Jauh sebelum terjadi gejolak stiker tanda gambar, tim sukses setiap partai memanfaatkan koneksi mereka dengan berbagai media massa untuk kepentingan kampanye. Kalangan pers dalam negeri menyambut masa kampanye ini dengan bermacam-macam sikap. Saban hari, harian Suara Karya dan Berita Yudha berkampanye untuk Golkar lewat karikatur ataupun tulisan kolom yang mereka sediakan.

Pelita, harian yang terbit menyusul pencabutan surat izin terbit harian Abadi tiga tahun sebelumnya, menyediakan sejumlah kolom di halaman pertama untuk keperluan kampanye PPP. Di Bandung, harian beroplah terbesar, Pikiran Rakyat, yang salah seorang anggota redaksinya masuk daftar calon Golkar, memberikan tempat buat berita kegiatan kampanye ketiga peserta, lengkap dengan tanda gambar masing-masing.

Artikel lengkap terdapat dalam Tempo edisi  5 Maret1977. Dapatkan arsip digitalnya di:

https://store.tempo.co/majalah/detail/MC201212250024/ceritera-dari-sulut-sulawesi-utara-gubernur-worang#.W9LsntczaUk