Penggugat Pemda DKI

WALAU untuk keperluan sehari-hari harus dibantu dua orany kemanakannya, Arnold Mononutu, alias Oom No, 85 tahun, tidak mau tinggal diam. Sebagai anggota dewan komisaris PT Opedamy, bulan lalu ia menggugat Pemerintah DKI Jakarta. Pasalnya: ganti rugi tanah milik perusahaannya seluas 120 ribu meter, yang sekarang dipakai PT Pembangunan Jaya untuk Proyek Ancol. Di depan notaris, tanah yang sekarang menjadi lapangan golf dan tempat hiburan itu sudah diserahkan kepada PT Pembangunan Jaya dengan ganti rugi Rp 500 per meter. "Itu yang tidak wajar," kata Oom No. "Dan saya tidak suka tanah itu cuma dipakai untuk dansa-dansa dan pijat-pijat. Tidak untuk sekolah atau rumah sakit," katanya bersemangat, seperti biasa. PT Opedamy -- diwakili direktur utamanya, Y.S. Pitoy -- menginginkan ganti rugi Rp 30 ribu per meter. Tambahan lagi empang bandeng dan gudang seluas 57 ribu meter persegi juga belum diganti harganya. Berapa tuntutannya? "Gugatan ini bukan sekedar duit, tapi terutama keadilan," kata Oom No. Ia menjawab setelah pertanyaan diulang pembantunya yang berteriak keras-keras ke telinganya. Bekas menteri 3 kali dan bekas dubes ini, bersama anggota dewan komisaris lainnya, L.N. Palar (almarhum), tahun 1979 pernah pula menyurati Presiden untuk urusan itu. Hasilnya? "Itu soal nanti. Dan lagi, bukan tanah saya sendiri," jawabnya. Oom No kini menempati rumah dinas Pertamina. "Saya sama sekali tidak punya apa-apa," katanya. Rumah yang tergolong mewah itu semula dibelinya Rp 4,5 juta. Lantas dijualnya Rp 8 juta kepada Pertamina -- 1971. Uangnya didepositokan dan untuk kontrak rumah 4 tahun. "Setelah kontrak habis, Ibnu Sutowo, waktu itu masih di Pertamina, menyuruh saya tinggal di rumah ini sampai mati," katanya.