Alexander Marwata Tidak Malu dengan Status Firli Bahuri Sebagai Tersangka

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan secara pribadi ia tak malu dengan status tersangka yang kini disandang Ketua KPK Firli Bahuri.

"Saya pribadi tidak malu, karena itu belum terbukti. Ditetapkan sebagai tersangka oke, tapi ini masih pada tahap awal," kata Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 23 November 2023.

Alex mengatakan masih ada proses hukum yang terus berjalan dalam kasus Firli Bahuri. "Masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Tidak berhenti pada saat penetapan tersangka," katanya.

Ia mengatakan, dalam kasus Firli Bahuri harusnya masyarakat memakai praduga tak bersalah. "Kita harus memegang prinsip praduga tak bersalah. Itu dulu yang kita pegang," katanya.

Penetapan Tersangka Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya 

Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak menuturkan, status sebagai saksi naik menjadi tersangka terhitung pada hari ini pukul 19.00 WIB.

Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara di Polda Metro Jaya. "Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu, 22 November 2023.

Sebelumnya, laporan dugaan pemerasan ini disampaikan pada Agustus 2023. Kemudian kasus ini naik tahap penyidikan pada Jumat, 8 Oktober 2023.

Mereka yang sudah diperiksa hampir 100 orang, di antaranya Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri, pejabat KPK, Kevin Egananta Joshua, hingga Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar.

Firli dijerat Pasal 12e, Pasal 12B, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

 

 

 

Foto: tempo/Imam Sukamto
Editor: Ridian Eka Saputra