Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi partai politik (parpol) di daerah pemilihan atau dapil yang tidak memenuhi syarat 30 persen kandidat perempuan dalam daftar calon tetap (DCT). Sebab, mengacu UU Nomor 7 Tahun 2017, syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Koalisi juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan upaya pengawasan dan penanganan pelanggaran tanpa menunggu laporan pelanggaran dari masyarakat atau peserta pemilu," kata Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay selaku perwakilan koalisi, melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 November 2023.
Foto: Tempo/Febri Angga Palguna, Tempo/Hilman Fathurrahman
Editor: Ryan Maulana
