Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 221 permohonan sengketa pilkada serentak tingkat kabupaten/kota hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa siang, 10 Desember 2024. Jumlah itu sesuai yang tercatat di laman resmi MK pada pukul 18.57 WIB yang dilihat Tempo.
Dari total 221 permohonan, 178 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 41 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur. Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada dua permohonan yang resmi terdaftar untuk sengketa Pilkada Papua Selatan. Ini sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK. Sementara, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa sore, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
