Seperti Bandung Bondowoso Saja

Setelah itu ada telepon dari Ibu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani soal kemungkinan pulang lebih cepat. Kontrak saya di Bank Pembangunan Asia (ADB) masih sampai Juli dan mungkin diperpanjang. Saya bilang, kalau boleh, saya selesaikan tugas saya. Presiden ADB Masatsugu Asakawa ketemu Presiden Jokowi pada 8 Maret 2022 di Istana Bogor. Di sela itu, ada pembicaraan dari Presiden yang meminta saya pulang lebih cepat. Senin, saat Asakawa di Manila, saya dipanggil. Beliau menyatakan, “Sebetulnya kami ingin tetap (Anda) di sini, tapi ini kepentingan negara kamu, (jadi) mungkin kamu perlu mempertimbangkan itu sebagai penugasan.”

Dhony Rahajoe: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa berkunjung ke Bumi Serpong Damai pada Oktober 2021. Presiden Jokowi datang pada 24 Desember. Pada 31 Januari, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dan Pratikno datang. Di antara itu, Pak Pratikno telepon dan minta saya mengirim curriculum vitae. Pak Pratikno juga mengundang saya ke rumahnya untuk berdiskusi dan minta tolong bantu-bantu di IKN. Bantu tim, oke, lah. Februari saya diundang lagi oleh Pak Pratikno. Ada diskusi panjang dan dia bertanya apakah saya bersedia mendampingi Pak Bambang (Susantono). Saya minta waktu. Saya bukan orang politik, bukan birokrat. Ini tugas dan tanggung jawab besar sekali. Karena ada Pak Bambang, (yang saya) kenal waktu itu orangnya positif, Pak Jokowi positif, makanya saya menerima. H-1 itu baru pertama kali saya ketemu Pak Bambang.

Apa harapan yang disampaikan Presiden saat itu?

Bambang: Mungkin melihat kombinasi saya dan Pak Dhony. Dia ahli membangun. Saya merancang konsep. Itu klop dengan kebutuhan IKN. Mungkin Presiden melihat itu.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kiri) dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe melakukan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan di Istana Negara Jakarta, 10 Maret 2022. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Muchlis Jr

Apa tantangan yang terbayang dalam memimpin IKN?

Bambang: Kata Pak Dhony, ada tiga tantangan. Pertama, waktu. Kedua, waktu. Ketiga, waktu. Karena 2024 ada target khusus. Kalau ini dimulainya dua tahun lalu, saya lebih pede. Sejauh ini yang kami dapati ada keinginan untuk ada upacara di IKN dan ada 60 ribu aparatur sipil negara, TNI, dan Polri yang dipindahkan. Kami berdua punya visi kalau memindahkan orang, apalagi para perintis, mesti dipikirkan fasilitas kesehatannya, pendidikannya, pusat hiburan seperti apa, kebutuhan mereka sehari-hari seperti apa.

Ini yang dibangun kota, bukan pusat pemerintahan. Kalau membangun pusat pemerintahan, mungkin pindahin sana, taruh orangnya, selesai. Kalau membangun kota, itu membangun jiwa kotanya juga. Itu hanya bisa terwujud kalau ada interaksi dan kohesivitas sosial antar-warganya. Kalau kami lihat pengalaman di Naypyidaw (ibu kota Myanmar), tidak terwujud itu. Jadinya sepi. Orang tidak merasa nyaman atau hangat. Kalau kita berkunjung ke kota, kita bisa merasakan kota ini hangat atau enggak dan itu butuh waktu. Sudah saya sampaikan ke Presiden, ini butuh 15 sampai 20 tahun. Prosesnya enggak bisa satu-dua tahun dan berharap nanti chemistry-nya akan jalan sendiri.

Dhony: Ini proyek besar sekali. Bumi Serpong Damai itu 30 tahun memindahkan 300 ribu jiwa secara sukarela. Kalau ini (IKN) mandatory. Kalau 60 ribu orang dikalikan tiga (bersama keluarga), ada 180 ribu orang yang pindah langsung. Itu langsung menciptakan pasar. Sudah bisa kami hitung kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Berapa pasar yang harus dibangun. Kami bisa langsung masukkan ke master plan.

Lalu, biaya. Kalau swasta, perlu pinjam sana-sini. Ini sudah tersedia. Kementerian Pekerjaan Umum, sebelum ada IKN, punya anggaran sekitar Rp 100 triliun untuk pembangunan. Tak sampai sebanyak itu sudah bisa dipakai membangun Istana, kantor DPR/MPR, dan beberapa kantor kementerian.

Tantangan lagi adalah membangun infrastruktur. Membangun jalan kan biaya besar. Kalau swasta mesti ngitung biaya pinjamannya karena infrastruktur tidak menghasilkan uang langsung. Kalau pemerintah, memang kewajibannya membangun infrastruktur. Itu lebih mudah lagi. Sekarang, bagaimana memanfaatkan semua potensi itu melalui komunikasi yang baik.

Apakah sempat menawar soal target waktu ini?

Bambang: Beliau (Jokowi) yang menggelontorkan visi. Kami mendengarkan. Bahwa nanti pemindahan 60 ribu orang itu seperti apa, kami uji sekarang. Pemindahan sebanyak itu kan tak cuma soal membangun apartemen, terus orangnya disuruh masuk. Fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat rekreasinya harus kami pikirkan.

Dhony: Ada penelitian di perusahaan bahwa membangun satu rumah itu bisa (memicu) efek berganda ke 175 industri lain. Semen, misalnya, perlu industri kertas, benang jahit, cap, transportasi. Lalu kebutuhan paku, batu, cat, dan lain-lain. Banyak sekali. Lalu tenaga kerja, itu bisa jutaan. Tukang kayu, cat, dan lainnya. Kalau sudah jadi rumah, butuh keset, mebel, gayung, panci, kompor. Semua ada sekitar 300 jenis. Belum lagi soal makan, minum, dan konsumsi lain. Megaproyek seperti ini bisa menghidupi banyak industri karena padat karya.

Apa yang menjadi fokus sampai 2024?

Bambang: Ada empat: persiapan, pembangunan, pemindahan, penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang masuk tahap persiapan. Dua tahun pertama adalah tahap awal. Pada 2024, penyelenggaraan pemerintahan harus sudah dimulai. Sudah harus ada layanan, entah menangani orang melahirkan atau apalah. Rencana kami, Otoritas IKN saat ini (masuk) pada tahap koordinasi. Semua program yang besar tetap dilakukan kementerian dan lembaga. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di mereka. Kami belum punya DIPA. Kami dikasih waktu sampai akhir tahun ini. Kalau 2023 sudah punya anggaran DIPA, kan baru juga. Kemampuan kami sebagai institusi kan tidak bisa lari seperti kecanggihan Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan dan bendungan. Perlu waktu untuk menyusul. Tiga tahun ke depan, saya kira, akan koordinatif sambil menyiapkan institusi IKN agar punya kemampuan menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan.

Pembangunan apa yang sudah mulai dilakukan?

Bambang: Dam Sepaku sudah dibangun. Tol dipersiapkan tahun depan dari Bandara Balikpapan. Dalam pekan kedua ini, kami lebih banyak mendengarkan kementerian dan lembaga yang besar ini sudah punya program apa. Kami ini masuk di tengah jalan. Kementerian dan lembaga sudah punya program. Kalau kami rem, juga enggak bagus. Maka, kami biarkan dua sampai tiga tahun ke depan. Kami sifatnya koordinatif.

Dhony: Pembangunan Istana dan gambar sedang difinalisasi, termasuk beberapa gedung kementerian. Begitu dilantik, media bertanya, apa gebrakan kami. Undang-undang memberi waktu sampai akhir 2022 (untuk penyusunan kelengkapan kelembagaan). (Tapi) ekspektasinya sudah langsung gebrak sana, gebrak sini.

Bagaimana skema pendanaannya?

Bambang: Kalau persentase, sudah harus detail. Yang kami lihat paling pendek tiga tahun ke depan itu menciptakan kepercayaan pasar. Kalau kami ingin swasta masuk, tentu (mereka) ingin lihat keseriusan pemerintah. Kayak ayam dan telur. Mau naruh apa pemerintah. Itu sebabnya, peran APBN cukup penting karena APBN akan menjadi jangkar duluan untuk membangun kepercayaan pasar atau calon investor. Masyarakat (juga) bisa (terlibat) melalui model crowdfunding. Berbagai macam creative financing (pembiayaan di luar APBN) coba kami eksplor. Nah, kami sekarang masih full team dua orang. Kantor saja masih nyari-nyari.

Kapan peraturan presiden mengenai kelembagaan IKN selesai?

Bambang: Kami berharap peraturan presiden tentang Otorita IKN segera keluar. Semua ujungnya di situ. Dari situ kami bisa dapat anggaran, merekrut orang. Salah satu kritik terhadap Undang-Undang IKN adalah karena tidak proper dalam konsultasi publik. Kami dari awal ingin konsultasi publik cukup proper. Ada empat rancangan peraturan presiden dan dua rancangan peraturan pemerintah.

Bagaimana membuat masyarakat antusias dengan konsultasi publik?

Bambang: Saya dengar dari Bappenas, saat konsultasi publik di Kalimantan, luar biasa antusiasmenya. Waktu kami ke sana (Penajam), banyak yang datang ke saya minta supaya IKN ini cepat-cepat jadi. Seperti legenda Bandung Bondowoso saja minta cepat-cepat jadi. Konsultasi publik ini (akan) lebih detail, soal how to-nya. Ini lebih penting dari hal yang diatur normatif di undang-undang. Ini justru lebih penting untuk lebih mewarnai.

Bagaimana struktur kelembagaan IKN nanti?

Bambang: Struktur besar, ada Otorita yang menyelenggarakan pemerintahan dan regulator. Untuk aspek pengusahaan, akan ada badan usaha, entah milik Otorita entah siapa. Kepengusahaannya akan dipisah supaya lebih lincah. Kalau masuk Otorita, akan seperti kementerian lagi, tentu akan ada birokrasinya. Jadi bagaimana membuat organisasi yang lincah tapi governance-nya tetap terjaga. Itu sebabnya, dari awal minta kami pendampingan ke kejaksaan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada strategi khusus untuk menarik investasi?

Bambang: Kalau kredibilitas organisasi ini terjaga, investor akan melirik. Pengalaman di ADB, kalau lembaga multilateral masuk, itu seperti insurance karena mereka tak akan masuk kalau setengah-setengah. Itu memberi kenyamanan bagi investor untuk masuk, meski sedikit. Contohnya, dalam dua-tiga tahun ini kami, katakanlah, umumnya (menggunakan dana) APBN. Jadikanlah itu sebagai daya ungkit buat kami menarik investor dan membangun kepercayaan pasar. Model awal ini yang tak boleh salah.

Kami juga diskusikan nanti soal pembangunan yang masif, sumber dayanya, ketersediaan materialnya, misalnya. Jangan sampai lingkungan tak terjaga. Di tempat asal materialnya ada gunung yang hilang dan malah rusak. Kami tidak ingin seperti itu. Soal ada investor yang pergi, tidak usah terlalu khawatir. Investor itu datang dan pergi. Kami ingin core of the core dari masyarakat dan pemerintah sendiri. Kalau transparansi, akuntabel, dan governance bagus, pasar akan bereaksi dengan sendirinya.

Apa yang bisa ditawarkan ke investor?

Bambang: Kami ingin ada satu show case tentang apa yang kami inginkan dari swasta dan mereka dapat apa. Swasta masuk kan pasti ingin lihat imbal hasil apa. Memang ada yang khusus kalau kami bicara dengan investor dalam negeri. Misalnya, bisa disampaikan bahwa Anda membuat sejarah, lho. Kalau (Anda) tidak masuk, kompetitornya yang masuk. Buat mereka, ada satu nilai khusus bahwa mereka melakukan investasi di ibu kota baru.

Bagaimana meyakinkan publik bahwa proyek ini tidak akan mangkrak?

Bambang: Kami buat dengan tahapan sebagaimana layaknya membangun kota yang berkelanjutan dari awal. Itu sebabnya, tiga tahun pertama pembangunan ini jadi penting. Itu akan menentukan keberlanjutannya.

Apakah ada skenario jika ada perubahan pemerintahan dan dukungan kepada pembangunan IKN?

Bambang: Kami optimistis.

Bambang Susantono

Tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 4 November 1963

Pendidikan:
• S-1 Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, 1987;
• S-2 University of California, Berkeley, Amerika Serikat, 1996;
• S-3 University of California, Berkeley, Amerika Serikat, 2000

Pekerjaan:
• Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, 2004-2010;
• Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, 2007-2010;
• Wakil Menteri Perhubungan, 2010-2014;
• Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, 2015-2022

Dhony Rahajoe

Tempat dan tanggal lahir: Bandung, 1 November 1965

Pendidikan:
• S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, 1984-1989

Pekerjaan:
• General Manager Public Service dan Juru Bicara PT Bumi Serpong Damai, 2003-2007;
• Managing Director President Office Sinar Mas Land, 2015-2022;
• Komisaris PT Inti Tekno Sains Bandung, 2019-2022