Kami Tak Melihat Ada Ancaman

IMPIAN Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pupus ketika Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah pada Rabu, 29 Maret lalu. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir berusaha melobi pejabat FIFA di Qatar, tapi keputusan tersebut tak berubah.

Pulang dari Qatar, Erick melaporkan hasil pertemuan dengan pejabat FIFA kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyebutkan dua kemungkinan penyebab pembatalan itu, yakni intervensi kepala daerah yang menolak pertandingan U-20 di daerahnya dan masalah keamanan.

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menjadi pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, mengakui bahwa Indonesia mengajukan sejumlah syarat saat bernegosiasi dengan FIFA. Syarat itu, antara lain, tim nasional Israel bisa bertanding tapi tanpa pengibaran bendera nasionalnya, tak menyanyikan lagu kebangsaannya, dan tanpa penonton.

Muhadjir tak bisa memastikan syarat itu yang menjadi pertimbangan keputusan FIFA atau penolakan dari organisasi kemasyarakatan Islam dan surat penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap kesebelasan Israel. “Kami juga enggak tahu, FIFA hanya menyampaikan situasi terakhir,” kata Muhadjir kepada wartawan Tempo, Abdul Manan, Stefanus Pramono, dan Egi Adyatama, di rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta, Sabtu, 1 April lalu.

Sebelum ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Pemuda pada Kamis, 16 Maret lalu, Muhadjir menjadi Ketua Pengarah Piala Dunia U-20, yang sedianya diselenggarakan pada 2021 tapi batal karena pandemi Covid-19. Muhadjir menuturkan berbagai hal yang terjadi di tengah upaya melobi FIFA.

Persiapan apa yang sempat dilakukan untuk Piala Dunia U-20 ini?

Selama ini ditangani Deputi 5 Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengurusi pembinaan prestasi olahraga karena kami anggap tidak ada yang krusial. Baru sekitar bulan Januari, ada rapat untuk koordinasi. Baru kami mulai perhatian terhadap masuknya tim nasional Israel. Harus dimaklumi karena kami sedang memperhatikan Covid-19. Dan itu memang urusannya PSSI. Harus diakui, ini jadi salah satu faktor. Faktor kedua adalah pergantian (pimpinan) PSSI. Ini tentu saja juga berpengaruh. Belum lagi kasus Kanjuruhan. Itu juga menyita perhatian kami.

Apa yang dilakukan setelah mengetahui tim Israel lolos prakualifikasi?

Setelah muncul tim Israel, pada 13 Februari, saya menyurati Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. untuk segera mengkoordinasi keamanan.

Sewaktu rapat terbatas Januari itu soal tim Israel sudah jadi masalah?

Enggak ada masalah. Sudah banyak acara di Indonesia yang didatangi delegasi Israel dan itu tidak hanya ada di era Pak Jokowi. Sejak sebelum era Pak Jokowi sudah berdatangan delegasi Israel, tapi memang yang mengundang bukan kami. Yang mengundang itu organisasi internasional. Kita ketempatan.

Sama dengan U-20 ini?

Ya. Kementerian Luar Negeri sudah punya ketentuan kalau delegasi Israel masuk.

Ketentuan apa? Tidak boleh mengibarkan bendera?

Ya. Tidak boleh ada lagu kebangsaan. Ada beberapa. Saya mengajukan usulan ke PSSI untuk negosiasi dengan FIFA. Enggak ada yang aneh-aneh.

Syarat apa saja yang diajukan kepada FIFA?

Tidak ada lagu kebangsaan. Tidak ada pengibaran bendera Israel. Saya berpegang pada peraturan Menteri Luar Negeri. Hanya, saya mengusulkan penambahan tidak ada penonton.

Opsi menjadikan Singapura sebagai co-host juga diajukan?

Itu bukan usulan saya. Kelihatannya ada opsi itu, tapi saya sudah menghitung tidak mungkin. Di samping waktunya mepet, ini kan Indonesia yang punya gawe.

Ada antisipasi penolakan?

Bahwa akan ada resistansi, iya. Tapi kami tidak melihat suatu yang serius. Kan, enggak apa-apa organisasi masyarakat juga demo soal Palestina. Tapi kemudian saya memang menyurati Pak Mahfud. Untuk antisipasi saja. Pengamanan tambahan.

Sewaktu muncul demonstrasi menolak Israel, apa sikap pemerintah?

Biasa saja. Kami tidak melihat ada ancaman. Hanya jadi perhatian. Karena itu, ada rapat koordinasi. Terus saya dan Pak Mahfud menghadap Presiden pada 21 Maret di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, seusai dari Papua, melaporkan perkembangan itu.

Soal penolakan terhadap tim Israel itu bagaimana?

Surat dari Pak Wayan Koster. Kami juga sudah lapor. Kemudian Pak Mahfud juga lapor tentang kondisi terakhir berdasarkan masukan-masukan dari BIN (Badan Intelijen Negara), Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional).

Apa kata Presiden?

Pak Presiden menyampaikan, “Ya, harus kita perhatikan semuanya. Tapi ini harus jalan terus.”

PDI Perjuangan secara resmi menolak timnas Israel....

Soal PDI Perjuangan itu kan level atas. Kami yang penting mengamankan yang bawah. Saya sebagai Ketua Pengarah Piala Dunia U-20 menyiapkan lapangannya yang masih mendapat catatan FIFA.

Apakah benar ada laporan eskalasi demo meningkat?

Iya. Makanya saya, begitu dilantik, langsung ke Majelis Ulama Indonesia malam harinya.

Apa pertimbangan menemui MUI?

Karena selama ini yang demo-demo Palestina selalu dilekatkan dengan organisasi Islam.

Apakah MUI juga menolak Israel?

Semula keras. Setelah saya beri pemahaman, agak mengendur. Kami tahu harus sesuai dengan aturan. Acara-cara internasional yang melibatkan Israel, ada ketentuannya. Selama ini sudah berjalan dan itu terbukti tak melanggar konstitusi. Artinya, kebijakan luar negeri Indonesia kukuh, tak berubah. Apalagi sampai mengarah ke pelanggaran konstitusi. Saya sebagai pembantu presiden harus melindungi Presiden. Jangan sampai Presiden terbawa melanggar konstitusi. Bisa dimakzulkan.

Pertemuan dengan MUI itu atas perintah Presiden?

Inisiatif saya. Saya tahu eskalasi di kalangan ormas Islam kan makin keras.

Bukankah ormas seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama cenderung moderat?

Muhammadiyah juga relatif moderat. Pak Haedar Nashir, Ketua Umum Muhammadiyah, saya dengar sendiri, pesan ke Bu Retno (Menteri Luar Negeri): “Tolong rambu-rambu tetap digunakan seandainya Israel datang ke Indonesia seperti yang selama ini dilakukan Kementerian Luar Negeri.”

Anda melihat memang ada ancaman?

Secara pribadi tak melihat ancaman serius.

Alasan resmi yang disampaikan pemerintah ke FIFA apa?

Itu usul saya memang ke Presiden sewaktu ketemu di Bandara Halim. Supaya orang nanti tidak diarahkan kami sudah melanggar, mengubah kebijakan luar negeri, yang membela hak-hak Palestina itu. Kemudian juga jangan sampai kami dianggap menabrak konstitusi, terutama Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar 1945), maka saya mengusulkan tadi itu. Itu bukan tak berdasar. Selama ini, ya, itu yang dipakai dasar kami untuk bernegosiasi dengan lembaga-lembaga internasional yang mengadakan kegiatan di Indonesia.

Presiden setuju?

Setuju.

Apakah FIFA memperhatikan perkembangan di Indonesia, termasuk demo-demo menolak itu?

Iya, lah. Kita ini kan negara besar dengan 189 juta penggemar sepak bola. Saya kira terbesar di Asia Tenggara. Dan potensi dari segi publikasi ataupun komersial kita besar.

Sekali lagi, kapan Anda mendengar kabar pembatalan tuan rumah Piala Dunia U-20?

Resminya dibawa Pak Erick.

Kami mendengar informasi pembatalan sudah dibuat sebelumnya?

Ya, saat Pak Erick mendapat tugas dari Presiden itu, ya, karena itu masih dalam pembicaraan. (Saat) itu memang diharapkan FIFA masih bisa mengubah keputusan.

Ternyata tak mengubah keputusan?

Ya. Sekarang kita harus tunduk pada keputusan FIFA.