Beda Tafsir Rp 349 Triliun

Tiga lembaga pemerintah berbeda pandangan soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ada yang menutupi data.

2 April 2023 | 00.00 WIB

file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud Md didampingi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 29 Maret 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Mahfud Md. menjelaskan asal-usul transaksi janggal Rp 349 triliun kepada DPR.
Transaksi berlangsung selama 2009-2023.
Ada kasus penyelundupan emas yang ikut mencuat.

PERTEMUAN yang ditunggu-tunggu itu akhirnya terlaksana pada Rabu, 29 Maret lalu. Selama enam jam, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana juga tampak hadir menemani Mahfud.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pencucian-uang

mahfud-md

sri-mulyani

kementerian-keuangan

ppatk

ivan-yustivandana

Linda Trianita

Linda Trianita sedang menempuh Magister Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Alumni Executive Leadership Program yang diselenggarakan oleh Asian American Journalists Association (AAJA) Chapter Asia pada 2022 fellowship dari Google News Initiative. Menyabet Juara 1 Kategori Investigasi ExcEl Award (Excellence in Election Reporting in Southeast Asia) 2021 dan 6 Finalis Kategori Media Besar Global Shining Light Awards 2023.

Edisi 2 April 2023