Saya Tidak Bisa Disogok

Baru menjabat sekitar dua bulan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono langsung mengeluarkan sejumlah gebrakan. Ia menganulir tiga peraturan tentang ekspor benur lobster dan alat tangkap yang dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, Edhy Prabowo. Menggantikan Edhy yang terbelit skandal rasuah ekspor benur, Trenggono memastikan lobster asal Indonesia tidak lagi dijual ke luar negeri dalam bentuk bibit. Ia bakal menggalakkan budi daya lobster dan komoditas perikanan lain. Ia juga melarang pemakaian cantrang sebagai alat tangkap ikan untuk mencegah terjadinya overfishing dan kerusakan ekologis. Sukses sebagai pengusaha bidang telekomunikasi, bekas Wakil Menteri Pertahanan ini mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Trenggono menjamin tidak akan mengulangi kesalahan menteri pendahulunya yang terjerat kasus dugaan korupsi.

27 Februari 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor Kementerian Kelautan, Jakarta, Jumat (19/2/2021). TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengganti tiga aturan tentang ekspor benur lobster dan penggantian alat tangkap cantrang.
Ia menggodok kebijakan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan tangkap yang minim.
Trenggono ingin nelayan tidak hanya mengandalkan ikan dari hasil penangkapan di laut tapi juga mulai beralih ke budi daya.

SKANDAL suap ekspor benih lobster yang terkuak pada 25 November 2020 berimbas terhadap jalan karier Sakti Wahyu Trenggono. Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Edhy menjadi salah seorang tersangka dalam kasus yang menghebohkan publik tersebut.

Trenggono berpindah kantor setelah satu tahun menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Jokowi menitipkan pesan khusus saat memilihnya sebagai menteri. “Beliau intinya meminta supaya ada perbaikan komunikasi dengan nelayan. Itu saya terjemahkan sebagai peningkatan kesejahteraan nelayan,” ucap Trenggono, 58 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jumat, 19 Februari lalu.

Sebelum masuk gelanggang politik, Trenggono telah malang-melintang sebagai pengusaha bidang telekomunikasi. Ia bergabung dalam tim relawan pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014. Trenggono juga masuk tim transisi yang dipimpin Rini Soemarno setelah Jokowi-Kalla memenangi pemilihan. Lima tahun kemudian, pria berjulukan Raja Menara ini dipercaya sebagai bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kepada wartawan Tempo, Wahyu Dhyatmika, Mahardika Satria Hadi, Abdul Manan, dan Khairul Anam, Trenggono mengatakan skandal korupsi yang menyeret Edhy Prabowo membuatnya bergerak cepat untuk melarang ekspor benur. Ia menggodok peraturan menteri tentang penggantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Trenggono juga menyiapkan terobosan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari perikanan tangkap.