Ini Pengaruh dari Kepengurusan Ganda di Induk Olahraga Balap Sepeda

Perbesar

Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman bersepeda di Jakarta, Juni 2019./Twitter TNI AD

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kisruh di Pengusus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia pecah lantaran Raja Sapta Oktohari terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023 pada 9 Oktober 2019.
Oktohari yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum KOI dan Ketua Umum PB ISSI dianggap melanggar anggaran dasar organisasi sehingga 22 penguruss provinsi menyatakan mosi tidak percaya.
Meski dualisme kepengurusan ini tidak berpengaruh terhadap persiapan pemusatan latihan nasional, pelatih kepala tim nasional balap sepeda Indonesia Dadang Haries Poernomo berharap kepada pengurus untuk mengadakan kejuaraan dunia balap sepeda untuk mematan

PERSETERUAN dua kubu di Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) memasuki babak baru di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Institusi yang menyelesaikan sengketa keolahragaan milik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) itu telah menggelar mediasi pertama antara kubu Tatang Sulaiman dan kubu Raja Sapta Oktohari pada Rabu, 17 Februari lalu. Pada Kamis, 4 Maret mendatang, keduanya akan kembali dipertemukan. “Kalau ngotot ingin lanjut, bakal masuk ke pokok perkara,” kata Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Edie Toet Hendratno, Rabu, 24 Februari lalu.

Bila dualisme kepengurusan PB ISSI tidak bisa didamaikan melalui mediasi, Edie menambahkan, pihaknya akan menetapkan majelis arbitrase yang menyidangkan perkara tersebut. Dia selaku ketua majelis arbitrase akan didampingi dua arbiter yang dipilih dari wakil ketua atau empat anggota Badan Arbitrase. “Sidangnya dibatasi maksimal enam bulan. Keputusannya nanti bersifat mengikat,” ujar guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Konflik di PB ISSI ini pecah lantaran Oktohari terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023 pada 9 Oktober 2019. Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional XVIII di Bandung, 26-28 Juli 2019, Oktohari secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 2019-2023. Namun, setelah Oktohari merangkap jabatan, muncul mosi tidak percaya dari 22 pengurus provinsi ISSI yang dideklarasikan di Bandung, 27 Juni 2020.

Mosi tidak percaya itu digagas Sekretaris ISSI Jawa Timur Ahmad Junaidi dengan membentuk Forum Pengprov ISSI. Puncaknya adalah pergelaran musyawarah nasional luar biasa di Jakarta, 17 Oktober 2020. Hasil musyawarah itu memutuskan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Tatang Sulaiman menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2020-2024. Menurut Tatang, kepengurusannya telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengesahan. Pengurus disahkan setelah proses arbitrase selesai.

Menurut Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 2017-2020 itu, pengurus yang ia pimpin belum dilantik oleh KONI pusat karena menunggu putusan dari Badan Arbitrase. Ia menyebutkan putusan itu bakal menjadi dasar dan pegangan untuk menjalankan organisasi. “Kita tunggu saja hasil dalam satu-dua minggu ini,” tutur Tatang, yang belum pernah menjadi pengurus provinsi ataupun pengurus ISSI pusat, saat dihubungi pada Selasa, 23 Februari lalu.

Di kubu yang berseberangan, Oktohari telah menunjuk Jadi Rajagukguk sebagai ketua komite pengarah. Jadi pun mendapat mandat menggelar musyawarah nasional luar biasa alias munaslub. “Untuk ISSI bisa tanya ke Jadi (Rajagukguk) saja,” ucap Oktohari saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Februari lalu. Oktohari menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019 lewat munaslub yang digelar KONI setelah membekukan dua kepengurusan: kubu Edmound Simorangkir dan kubu Engkos Sondrah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jadi, yang kini berperan menjalankan organisasi PB ISSI, tidak mengakui pengurus yang dipimpin Tatang. Ia menyangkal adanya kepengurusan ganda di tubuh induk organisasi balap sepeda tersebut. Menurut dia, munaslub hanya bisa dilaksanakan oleh PB ISSI. “Tidak ada orang lain yang bisa ngaku-ngaku (ketua umum) karena itu bukan munaslub,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Batam tersebut, Rabu, 17 Februari lalu.

Raja Sapta Oktohari, meninjau Sirkuit BMX Pulomas, Jakarta Timur, Juli 2018./Dok TEMPO/Fakhri Hermansyah

Jadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan munaslub untuk mencari pengganti Oktohari. Munaslub, Jadi menerangkan, akan diselenggarakan pada 12-15 Maret mendatang. “Proses pendaftaran calon ketua umum dibuka 21 Februari-5 Maret,” ucapnya. Ia mempersilakan Tatang mendaftarkan diri sebagai calon ketua. “Silakan saja daftar, nanti kan ada tim verifikasi yang bakal memvalidasi,” ujarnya.

Proses verifikasi calon ketua umum itu, Jadi melanjutkan, bakal sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga ISSI. Salah satunya kandidat mesti pernah menjabat pengurus ISSI di provinsi ataupun di pusat minimal satu periode. “Enggak mungkin, kan, ada pemilihan ketua RT 10, sedangkan yang daftar warga RT 01. (Calon) harus tinggal di situ, kan,” ucap Jadi, memberi perumpamaan.

Dalam polemik kepengurusan ganda PB ISSI ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku belum menerima laporan. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto menyebutkan PB ISSI yang diakui pemerintah adalah kepengurusan Raja Sapta Oktohari. “Federasi internasional juga itu (kepengurusan Oktohari),” tutur Gatot saat dihubungi, Rabu, 17 Februari lalu.

Menurut Gatot, kepengurusan Tatang tidak memiliki legitimasi. Secara prosedural, dia menjelaskan, kepengurusan PB ISSI tidak ada masalah. Gatot menambahkan, persoalan kepengurusan ganda hanya tinggal di cabang olahraga tenis meja, yakni antara tiga kubu di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Adapun masalah di cabang olahraga hoki, menurut dia, sudah selesai dan atlet bisa dikirim ke kejuaraan internasional.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (FHI) Yasser Arafat Suaidy mengatakan pihaknya sudah mulai memiliki kegiatan bersama Federasi Hoki Internasional (FIH) dan Federasi Hoki Asia (AHF). “Kejadian seperti dalam SEA Games 2019 tidak akan terjadi lagi,” kata Yasser, Senin, 15 Februari lalu. Menurut dia, insiden pelarangan tim nasional hoki di SEA Games 2019 itu terjadi karena hanya Persatuan Hoki Seluruh Indonesia yang diakui oleh FIH dan AHF. Adapun FHI, yang diakui KOI dan KONI, berwenang mengirimkan atlet ke kompetisi internasional.

Perebutan kepengurusan di cabang olahraga tenis meja dan hoki telah berdampak pada atlet dan prestasi Indonesia di kedua cabang itu. Dalam multievent dua tahunan di Filipina 2019 tersebut, Indonesia berada di peringkat keempat dalam perolehan medali, di bawah Filipina, Vietnam, dan Thailand. “Di situlah mereka mendulang emas, dan kita tidak bisa ikut karena ada masalah internal,” tutur Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali seperti dilansir Antara, 10 Desember 2019.

Meski PB ISSI diterpa masalah kepengurusan ganda, pelatih kepala tim nasional balap sepeda Indonesia, Dadang Haries Poernomo, menyebutkan hal itu tidak mengganggu persiapan untuk pemusatan latihan nasional. Menurut dia, jalannya pelatnas sebenarnya tidak ditentukan oleh kepengurusan PB ISSI. “Pelatnas tetap jalan saja, mau ketua ganti. Mekanisme pelatnas sudah ada sendiri di PPON (Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional) Kemenpora,” ucap Dadang saat dihubungi, Rabu, 17 Februari lalu.

Menurut Dadang, pelatnas untuk persiapan mengikuti SEA Games ke-31 yang bakal digelar di Vietnam pada 21 November-2 Desember nanti dan Olimpiade di Jepang, 23 Juli-8 Agustus, akan dimulai pada Maret mendatang. Kelanjutan dari pelatnas yang berakhir Desember 2020 itu, kata dia, masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Ada (atlet) yang masih berlatih secara mandiri dengan dana talangan,” ujarnya.

Atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra, mengaku masih rutin berlatih meski pemusatan latihan nasional telah berakhir pada Desember 2020. Waktu itu, kata Bagus, pelatnas dipusatkan di Yogyakarta. “Kemudian balik ke daerah masing-masing. Sekarang masih berlatih di Nusa Tenggara Barat,” tuturnya, Kamis, 25 Februari lalu. Peraih medali perak dalam Asian Games 2018 itu menargetkan tiket Olimpiade jika menembus peringkat ke-15 dunia.

Dadang berharap Indonesia bisa menggelar kejuaraan dunia balap sepeda untuk mematangkan persiapan tim nasional. “Bisa ditanyakan soal kejuaraan dunia ini ke pengurus,” ucapnya. Dadang mengungkapkan, untuk mengikuti kualifikasi Olimpiade, Indonesia kesulitan memberangkatkan atlet. Dia menambahkan, akan ada dua kejuaraan dunia di Jerman dan Kolombia pada Mei-Juni nanti. “Atlet harus menjalani masa karantina yang panjang. Untuk Tour of Trat 2021 di Thailand 11 Mei nanti saja harus 16 hari isolasi.”