<font face=arial size=2 color=#FF0000>Wali Kota Banjar Herman Sutrisno</font><br />Pak Dokter yang Mengubah Desa

MATAHARI belum lagi menyengatkan sinarnya. Jumat pagi dua pekan lalu, sekitar pukul 06.15, delapan puluhan sepeda meluncur dari alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat. Herman Sutrisno memimpin di barisan paling depan. Berkecepatan tak kurang dari 22,5 kilometer per jam, Wali Kota Banjar itu mengambil "rute datar" menuju Kecamatan Langensari. "Kami harus selalu menempel. Kalau tidak, tertinggal jauh," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Yayan Heriana, yang berada di posisi buncit bersama Tempo, yang juga ikut bersepeda.

Menurut Yayan, sepeda ria ini kegiatan rutin Pak Wali Kota saban Jumat. Jalur putar yang tadi dilewati, sekitar 35 kilometer, merupakan rute normal. Kadang Herman mencari rute lain: jalan sempit, naik-turun, masuk-keluar desa. Bagi Herman, olahraga ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga untuk melihat dari dekat perkembangan kota yang dipimpinnya. "Saya bisa tahu apa ada jalan yang sudah rusak. Kalau naik mobil, belum tentu terasa," ujar Herman.

Lelaki kelahiran Tasikmalaya ini mengenal seluk-beluk Banjar sejak tiga dekade lalu. Selepas kuliah pada 1979, dia ditugasi di Cisaga, Kabupaten Ciamis, sebagai dokter kecamatan. Wilayah ini berbatasan dengan Banjar—waktu itu masih satu kabupaten. Ia kerap blasak-blusuk ke pelosok, termasuk ke Banjar. Ketika itu, desa-desa masih gelap dan banyak jalan berupa tanah merah atau kerikil. Listrik baru masuk pada pertengahan 1980-an. Ia makin mengenal daerah tersebut saat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ciamis pada 1987.

Ketika Banjar mandiri sebagai kota pada 2003, Herman, yang menjadi formatur pemekaran, terpilih memimpin wilayah tersebut. Harapan masyarakat terhadap daerah yang terletak di ujung tenggara Jawa Barat—sekitar tiga jam perjalanan dari Bandung—itu begitu besar. Berbekal pengalaman mengelola Ciamis, dia menyiapkan segudang rencana. Selain membangun infrastruktur kota, seperti pengembangan jalan dan jembatan, dia berfokus pada peningkatan layanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pengajaran, sebelum pemerintah pusat mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah, Herman sudah mengembangkan proyek "Angka Prediksi Drop Out" pada 2004. Setiap anak yang dinilai tidak dapat bersekolah lantaran kekurangan biaya dibantu Rp 250 ribu per tahun. Itu untuk siswa sekolah menengah pertama. Buat murid sekolah menengah atas, bantuannya Rp 500 ribu per siswa.

Agus Saputra, siswa kelas III SMA Negeri 3 Banjar, salah satu anak yang menikmati program ini. Dia nyaris putus belajar karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah Rp 100 ribu per bulan. "Alhamdulillah, orang tua saya tinggal menyiapkan Rp 700 ribu tiap tahun," kata Agus, yang menerima bantuan sejak kelas I. "Cukup meringankan beban orang tua," ujar siswa lain, Denda.

Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan, Asep Parjaman, mengatakan siswa yang ingin menerima bantuan tinggal mengisi formulir. Data itu kemudian diajukan ke pemerintah kota untuk diseleksi. Begitu Wali Kota meneken surat keputusan, dana langsung dikirim ke rekening sekolah. Hingga tahun ini, sudah sekitar 8.000 siswa menikmatinya.

Untuk pelayanan kesehatan, Herman membebaskan biaya berobat puskesmas bagi mereka yang membawa kartu penduduk. Hal yang sama berlaku jika mereka berobat ke rumah sakit daerah. Bedanya, yang satu ini hanya diberlakukan bagi warga miskin. Setahun berjalan, ternyata tak banyak warga berobat ke puskesmas. Usut punya usut, tahulah Herman mengapa hal itu terjadi. "Puskesmasnya memang gratis. Tapi perginya naik ojek. Itu berarti mereka harus membayar Rp 10-15 ribu," ujarnya.

Pak Dokter ini pun punya ide mendekatkan tempat layanan ke masyarakat. Dia membangun 42 pos kesehatan desa di 25 desa dan kelurahan. Setiap pos memiliki tenaga medis bidan dan perawat. Sedangkan dokter datang seminggu tiga kali. Puskesmas pun diperbanyak dari dua menjadi empat. Warga pun berduyun-duyun berobat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kesehatan terus naik. Rata-rata di atas 77 persen setiap tahun. "Di Banjar, yang susah itu uang. Kalau makanan, gampang."

Uang dan daya beli memang tantangan berat Herman. Bayangkan, ketika baru pemekaran, pendapatan Kota Banjar hanya sekitar Rp 3 miliar. Tak ayal, ia harus banyak berimprovisasi. Di antaranya memberi sumbangan Rp 10 juta kepada Koperasi Jemaah Masjid. Uang ini menjadi modal bergulir. Ada pula program "Rp 1 Miliar 1 Desa" per tahun yang dimulai pada 2007. Dari dana itu, Rp 350 juta guna membangun infrastruktur desa, yakni jalan dan jembatan. Sebanyak Rp 300 juta untuk pengembangan usaha produktif, seperti industri rumah tangga. Sisanya, Rp 350 juta, untuk mendirikan badan usaha milik desa.

Awalnya, sebagian besar badan usaha milik desa berfokus pada kegiatan simpan-pinjam. Lambat-laun kegiatannya berkembang ke kredit konsumtif, jasa, dan perdagangan. Ini yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa Mekar Pratama di Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja. Bahkan, tahun depan, mereka akan berekspansi ke Kabupaten Cilacap, mengingat posisinya di perbatasan dengan Jawa Tengah. Usaha-usaha seperti inilah yang turut menambah pendapatan daerah, yang kini membengkak menjadi Rp 41 miliar.

Tak semua sukses, karena ada juga badan usaha milik desa yang tumbang. Malah ada pengurus yang menyelewengkan duit perusahaan. "Ada yang nakal. Dua orang sudah masuk Kebon Waru," kata Herman merujuk pada Kantor Kejaksaan Negeri Banjar.

Untuk mencegah hal seperti itu terulang, Herman selalu mengingatkan anak buahnya agar selalu berhati-hati. Dia menekankan, pengguna anggaran berada di level kepala dinas. Karena itu, haruslah pintar memilih orang. Dia punya prinsip, seorang kepala daerah itu seperti kepala kebun binatang, harus pandai menilai manakah yang dianggap harimau, monyet, ayam, atau lainnya. Herman memberi contoh, jika orang itu dianggap ayam, dia bisa dikasih pekerjaan dengan cara penunjuk­an karena mudah diawasi. "Kalau ayam dikasih daging, pekerjaan tidak akan beres," katanya.

Dalam menilai orang itulah kadang Herman tak sejalan dengan anak buahnya. "Dia bilang harimau, saya bilang monyet," ujarnya sambil terkekeh. Bukan hanya soal orang, kadang dia pun tak sepaham dalam hal program yang ditawarkan. Misalnya, walau mengincar investor agar berbondong ke Banjar, dia melarang masuknya pasar retail modern, seperti Alfamart dan Indomaret, sejak 2008. Alasannya: bisa membunuh pedagang tradisional. "Giant juga pernah mengajukan izin, tapi saya tahan."

Walau berbeda, selalu ada jalan karena dia membuka pintu diskusi lebar-lebar. Ruang kerjanya terbuka menerima tamu dari banyak kalangan, terlebih warganya. Demikian pula dengan pendapa yang terletak di seberang alun-alun. Oleh Herman, pendapa itu difungsikan sebagai kantor sekaligus tempat menerima tamu dan siapa pun yang ingin bertemu dengannya.

Sikap inilah yang membuat dia dekat dengan masyarakat Banjar. Karena itu, tak aneh, pada pemilihan kepala daerah 2008 dia meraih 92,17 persen suara dan masuk Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor yang hingga kini belum terpecahkan oleh kepala daerah mana pun.

Tempat dan tanggal lahir: